KPU MoU dengan PT Pos agar logistik pemilu sampai ke negara sulit dijangkau

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan, alasan KPU menandatangani MoU dengan PT. Pos Indonesia (Persero) terkait pendistribusian logistik pemilu nantinya.

2018-05-31 00:31:00

Pemilu 2019

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan, alasan KPU menandatangani MoU dengan PT. Pos Indonesia (Persero) terkait pendistribusian logistik pemilu nantinya.

Menurut Pram, sapaan akrabnya, kerja sama dilakukan untuk mengantisipasi pendistribusian ke daerah-daerah dengan geografis yang sulit untuk dijangkau.

"Prinsip utamanya untuk antisipasi daerah-daerah yang geografisnya sulit," ungkap Pram, di kantornya Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/5).

Pram memberikan contoh, untuk pemilu 2019 di luar negeri, masih ada negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kata dia, ini merupakan salah satu daerah yang dimaksud KPU memiliki akses yang sulit dijangkau dalam pendistribusian logistik.

"Maka PT. Pos bisa akses ke sana. Negara seperti itu masih ada," kata dia.

Selain itu, berbicara mengenai pendistribusian logistik KPU. Pram juga menjelaskan progres distribusi untuk pilkada serentak pada tahun ini yang tidak lama lagi akan digelar.

Pram mengklaim, rata-rata logistik sudah didistribusikan hingga ke tingkat Kabupaten/Kota di daerah yang akan mengadakan pesta demokrasi.

Menurut dia, hingga kini pihaknya pun belum mendapatkan informasi adanya daerah yang terlambat dikirimkan logistik.

"Rata-rata sudah. Surat suara sudah sampai di Kabupaten/Kota. Sudah juga disortir. Sudah dilipat lalu ada pengepakan," ujar Pram.

Dia pun berharap tidak ada kendala pendistribusian logistik untuk 17 provinsi yang mengikuti pilkada serentak tahun ini. Pilkada sendiri akan digelar serentak pada tanggal 27 Juni 2018.

Reporter: Yunizafira Putri

Sumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)