KPU minta kubu Prabowo berikan data temuan 25 juta DPT ganda

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pihak-pihak yang menemukan adanya dugaan data ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar segera melapor. Sebab, KPU bekerja berdasarkan data bukan asumsi.

2018-09-04 19:31:00

DPT Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta pihak-pihak yang menemukan adanya dugaan data ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar segera melapor. Ini menyikapi pernyataan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang mengaku menemukan 25 juta data pemilih ganda dari 137 juta data pemilih sementara (DPS) yang mereka terima. Karenanya, mereka berencana menolak rencana KPU menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada pleno Rabu (5/9).

"Kalau ada data, tentu kami akan cek. Kalau hanya diberi angka 25 juta, ya saya kan enggak tahu, 25 juta itu ada di mana, siapa, namamu masuk dalam 25 juta itu apa enggak dan sebagainya. Kan kami bekerja berdasarkan data. Kalau ada ya tentu kita proses," ucap Ketua KPU Arief Budiman di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (4/9).

Dia memastikan DPT yang akan ditetapkan besok, akan rapi. Dirinya untuk mengecek sendiri.

"Insya Allah rapi. Besok kita tetapkan. Anda silakan datang. Anda silakan lihat, apakah data kami masih ada yang bermasalah atau tidak," jelas Arief.

KPU tak masalah jika ada yang menolak DPT. Karena tahapan tidak akan berhenti jika ada yang tak setuju.

"Tahapan itu kan tidak berhenti karena ada yang menolak. Ya enggak apa-apa permintaan ditunda. Itu juga enggak apa-apa. Makanya besok kita lihat, apa datanya, bagaimana datanya, nanti kita cek, lalu kita mengambil kebijakan," ungkap Arief.

Semua pihak yang menemukan data bermasalah harus segera melapor. Sebab, KPU tidak bekerja berdasarkan asumsi.

"Ya iya dong kalau memang ada yang enggak benar silakan dilaporkan. kami kan tidak bisa bekerja berdasarkan asumsi. Sampai tadi pagi secara tertulis belum. Sampai tadi pagi, saya enggak tahu kalau siang kan saya sudah keluar kantor tadi," ucapnya.

KPU akan melakukan pengecekan jika ada yang melaporkan. Apalagi sekarang telah menggunakan sistem.

"Nanti kita cek supaya kita bisa langsung cek. Sekarang kan kita sudah bekerja dengan sistem, teknologi informasi. Kalau 25 juta saya ngecek satu-satu kan lama. Itu bisa kita colok keluar datanya. Enggak ada yang bisa diubah. Tapi ingat, perubahan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com

(mdk/noe)