KPU: Larangan napi korupsi jadi caleg hasil diskusi dengan parpol dan tokoh agama

Aturan tersebut muncul lewat proses penggodokan dan diskusi dengan berbagai pihak. Mulai dari partai politik, ormas dan tokoh agama.

2018-04-04 22:39:00

Pemilu 2019

Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjelaskan, pencantuman larangan mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tidak muncul secara tiba-tiba.

"Tetapi kan pencantuman norma ini tidak ujug-ujug. Ini prosesnya panjang," ucap Wahyu, di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (4/4).

Menurut Wahyu, aturan tersebut muncul lewat proses penggodokan dan diskusi dengan berbagai pihak. Namun, dia enggan membeberkan siapa-siapa saja tokoh yang terlibat dalam diskusi tersebut.

"Kita berdiskusi dengan partai, kita berdiskusi dengan ormas sipil, kita berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama," ujarnya.

"Meskipun tentu saja saya tidak bisa menyebut satu-persatu itu ya (siapa sajanya) saya tidak ingin membenturkan kelompok-kelompok yang mendukung ini, tetapi yang pasti adalah ini tidak serta merta atau ujug-ujug," sambungnya.

Dia menyatakan, aturan ini ingin dihadirkan tidak untuk merugikan pihak manapun. KPU menyatakan, ini demi kemaslahatan masyarakat sebagai pemilih yang mendambakan wakil rakyat yang bersih.

"Ini juga semata-mata untuk kemaslahatan, bukan untuk merugikan pihak-pihak tertentu. Ini common sense. Ini mewakili akal sehat publik," ucapnya.

Aturan baru tersebut merupakan larangan tambahan, yang sebelumnya hanya menyebutkan tidak diperkenankannya mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk maju dalam pemilu legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana, yang tertuang dalam draf PKPU pasal 8 huruf J.

Reporter: Yunizafira Putri
Sumber: Liputan6.com

(mdk/noe)