KPU Kulon Progo Usulkan Integrasi Pendidikan Pemilih dalam Kurikulum PPKn
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo mengusulkan integrasi pendidikan pemilih ke mata pelajaran PPKn di sekolah dan madrasah melalui Kurikulum Merdeka, bertujuan membentuk generasi muda yang cerdas dan berintegritas dalam demokrasi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan langkah progresif untuk memperkuat demokrasi di kalangan generasi muda. Mereka mengusulkan agar pendidikan pemilih diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di seluruh sekolah dan madrasah. Usulan ini diharapkan dapat membentuk pemilih yang lebih cerdas dan berintegritas sejak dini.
Integrasi ini direncanakan melalui pendekatan Kurikulum Merdeka, tanpa perlu menambah mata pelajaran baru dalam struktur pendidikan. Konsepnya adalah mengaitkan materi demokrasi, partisipasi politik, hak dan kewajiban warga negara, serta literasi kepemiluan ke dalam capaian pembelajaran PPKn yang sudah ada. Inisiatif ini dipimpin oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Kulon Progo, Aris Zurkhasanah.
Program ini akan diformalisasi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPU Kulon Progo dengan Balai Pendidikan Menengah Kulon Progo, Kementerian Agama Kulon Progo, serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kulon Progo. KPU Kulon Progo bersama para pemangku kepentingan kini tengah menyiapkan draf PKS sebagai landasan formal untuk pelaksanaan program pendidikan pemilih yang berkelanjutan ini.
Konsep Integrasi dan Kurikulum Merdeka
KPU Kulon Progo menekankan bahwa integrasi pendidikan pemilih akan dilakukan secara sistematis melalui Kurikulum Merdeka. Pendekatan ini memungkinkan materi kepemiluan disisipkan ke dalam capaian pembelajaran PPKn tanpa membebani kurikulum yang sudah ada. Tujuannya adalah memastikan pendidikan demokrasi dapat tersampaikan secara efektif.
Materi yang akan diintegrasikan mencakup berbagai aspek penting demokrasi. Ini termasuk pemahaman tentang demokrasi itu sendiri, pentingnya partisipasi politik, hak dan kewajiban warga negara dalam konteks pemilu, serta literasi kepemiluan yang komprehensif. Aris Zurkhasanah menjelaskan bahwa konsep ini dirancang agar relevan dengan kebutuhan siswa.
Integrasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan implementasi pendidikan pemilih. Dengan masuknya materi ini ke lingkungan sekolah dan madrasah, kesadaran politik dan demokrasi dapat ditanamkan secara lebih merata dan berkelanjutan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang KPU untuk meningkatkan kualitas pemilih di masa depan.
Kolaborasi dan Pengembangan Kurikulum
Untuk mewujudkan program ini, KPU Kulon Progo akan menjalin kerja sama formal dengan beberapa instansi terkait. Perjanjian Kerja Sama (PKS) akan ditandatangani bersama Balai Pendidikan Menengah Kulon Progo, Kementerian Agama Kulon Progo, dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kulon Progo. Dokumen ini akan menjadi dasar hukum pelaksanaan program.
Selain itu, KPU Kulon Progo juga akan membentuk tim kecil khusus untuk menyusun kurikulum. Tim ini akan melibatkan berbagai pihak kompeten, termasuk unsur KPU sendiri, guru-guru PPKn yang berpengalaman, pengawas sekolah, akademisi, serta perwakilan dari instansi mitra. Kolaborasi ini penting untuk memastikan materi yang disusun relevan dan aplikatif.
Tim penyusun kurikulum memiliki tugas krusial dalam memetakan materi kepemiluan. Mereka akan memastikan materi tersebut selaras dengan capaian pembelajaran PPKn yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tim akan menyusun struktur kurikulum yang terintegrasi, serta mengembangkan draf modul ajar dan perangkat pembelajaran pendukung yang dibutuhkan oleh para guru.
Tujuan dan Harapan Pembentukan Generasi Demokratis
Ketua KPU Kulon Progo, Budi Priyana, menegaskan pentingnya menanamkan pendidikan pemilih sejak usia dini. Menurutnya, langkah ini krusial untuk mengurangi praktik politik transaksional yang sering terjadi dalam pemilu. Dengan pemahaman yang kuat, pelajar diharapkan dapat menjadi pemilih yang rasional dan tidak mudah terpengaruh.
Integrasi kurikulum pendidikan pemilih ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan pelajar. KPU Kulon Progo berharap program ini mampu membangun budaya politik yang sehat dan berintegritas. Lingkungan sekolah menjadi tempat strategis untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang kuat.
Melalui langkah sistematis ini, KPU Kulon Progo berharap dapat membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam kehidupan demokrasi. Pendidikan pemilih di sekolah dan madrasah akan menjadi fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif dan bertanggung jawab dalam proses politik negara. KPU Kulon Progo sendiri telah berupaya memperkuat kualitas demokrasi di kalangan generasi muda, termasuk melalui rapat pembahasan kurikulum pendidikan pemilih.
Sumber: AntaraNews