KPU DKI sebut hasil survei bantu sosialisasi Pilgub
KPU DKI sebut hasil survei bantu sosialisasi Pilgub. Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno mengatakan bila hasil survei tidak mengganggu kinerja pihaknya. Dia justru menilai, hasil survei cukup membantu pihaknya menyosialisakan tentang Pilgub.
Sejumlah lembaga survei merilis dan mengumumkan hasil penelitiannya terkait kredibilitas atau pun elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hasilnya, pun menuai pro dan kontra bagi tim sukses paslon bahkan sampai kepada publik.
Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno mengatakan bila hasil survei tidak mengganggu kinerja pihaknya. Dia justru menilai, hasil survei cukup membantu pihaknya mensosialisakan tentang Pilgub.
"Sejauh ini KPU tidak merasa terganggu. Kita terbantu, misalnya soal pengetahuan masyarakat DKI Jakarta tentang Pilkada DKI. Pasalnya, kami secara resmi tidak melakukan hal itu," kata Sumarno dalam sebuah diskusi 'Antara survei & Realitas' di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/1).
Bukan hanya itu, dikatakan Sumarno berkat hasil survei pihaknya bisa menginteropeksi kinerja dari jajarannya yang belum maksimal.
"Jadi kita bisa melakukan tindakan, misalnya meningkatkan sosialisasi soal pemahaman masyarakat tentang Pilkada DKI," ucapnya.
Kendati begitu, dia menegaskan KPUD DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan menilai kebenaran dari hasil lembaga survei tersebut. Namun, diakui Sumarno memang ada ketentuan yang mengatur lembaga survei untuk menggelar rilis.
"Kita tidak ada dalam otoritas dan merespon untuk menyikapi hasil survei. Tapi memang ada ketentuan, harus terdaftar mereka," pungkas Sumarno.
Baca juga:
Taufik geram Disdukcapil tertutup soal daftar suket di Pilgub
Bawaslu DKI: Surat keterangan dampak kegagalan pemerintah urus e-KTP
KPU DKI sebut sebagian pemilih bakal pakai surat keterangan dukcapil
Ahok sebut pemilih pemula digunakan untuk adang kampanyenya
Anies sebut hasil lembaga survei buktikan warga ingin gubernur baru
Agus klaim kasus Sylviana justru bikin 'banjir' dukungan
Timses Anies tuding lembaga survei tak bertanggungjawab