Kisruh KPK-Polri berlarut, langkah pisahkan Jokowi-PDIP akan mulus

Jokowi harus berani menghentikan langkah sejumlah pihak yang ingin memisahkan dirinya dari partai politiknya.

2015-02-12 10:44:30

PDIP

Berlarutnya polemik antara KPK-Polri merambah kepada hubungan Presiden Joko Widodo dengan partai pengusung utama, PDI Perjuangan menjadi tidak harmonis. Bahkan sejumlah relawan Jokowi telah mewacanakan pembentukan partai berbasis pendukung Jokowi apabila hubungan antara kader dengan partai tersebut berakhir tidak baik.

Menurut Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, situasi tersebut akan mulus apabila polemik KPK-Polri terus berlarut dan lambat dituntaskan. Menurutnya, ada gerakan sistematis untuk memisahkan Jokowi dengan PDI Perjuangan.

"Ada gerakan sistematis yang ingin memisahkan Jokowi dari basis partai pendukungnya, terutama PDI Perjuangan yang jalan beriringan dengan polemik tersebut. Dengan kata lain, makin berlarut polemik antara KPK-Polri, maka makin mulus langkah memisahkan Jokowi dari PDI Perjuangan," ujar Muradi di Jakarta, Kamis (11/2).

Hal ini harus disadari oleh Presiden Jokowi agar upaya tersebut tidak terjadi. Sebab harus diingat bahwa mantan gubernur DKI Jakarta tersebut butuh sokongan politik yang berbasis partai politik dengan warna nasionalisme kewargaan yang kental untuk menopang program dan kebijakan politiknya.

Oleh karena itu, langkah Presiden Jokowi untuk membangun dan memperbaiki komunikasi politik dengan partainya dapat dilakukan dengan tiga hal. Pertama, jiwa kenegarawanan yang berbasis pada karakter ideologi partai pengusung utama dalam bentuk Nawacita dan Trisakti dapat dipraktikkan dalam membangun komunikasi politik yang baik.

"Langkah jemput bola ini juga memperkuat pola hubungan yang selama ini tersumbat dan cenderung dimanfaatkan untuk memisahkan presiden Jokowi dari partai politiknya," jelas Muradi.

Kedua, Jokowi harus berani menghentikan langkah sejumlah pihak yang ingin memisahkan dirinya dari partai politiknya. Hal ini penting dilakukan agar konsentrasi pemerintahan tidak terganggu oleh pola hubungan antara presiden dengan partai yang dimanfaatkan sejumlah pihak.

Dan yang ketiga, selain membangun komunikasi politik yang intensif, Jokowi diharapkan membuat upaya untuk segera menyelesaikan polemik KPK-Polri. Kuncinya, Presiden harus tetap berbasis pada konstitusi yang mengatur proses yang tengah berlangsung ini.

"Sebab jika tidak maka posisi presiden juga dianggap tidak taat asas dan loyalitasnya pada negara dan juga partai akan dipertanyakan," tutupnya.

(mdk/ren)