'Bunuh diri politik jika Jokowi berpisah dari Megawati dan PDIP'

Merdeka.com - Dorongan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memisahkan diri dari Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan dinilai semakin menguat sejalan dengan tak selesainya konflik KPK vs Polri. Namun, Presiden Jokowi diharapkan untuk tidak goyah atas munculnya dorongan-dorongan tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Haryadi, berpendapat, dorongan berpisahnya Jokowi dengan PDIP yang notabene sebagai partai pengusung, berasal dari figur atau faksi kelompok relawan pendukung presiden.

Menurut dia, dalam khayalan kelompok tersebut kalau pun nanti partai diperlukan, maka akan dibentuk partai baru yang anasir utamanya adalah kelompok itu.

"Menurut saya, jika langkah itu diambil Presiden Jokowi, mungkin saja Megawati dan PDIP akan sedikit merugi, tapi tetap akan eksis sebagai kekuatan politik besar. Karena pondasi Megawati dan PDI Perjuangan sudah kokoh. Sementara bagi Presiden Jokowi niscaya akan merupakan bunuh diri politik dan konyol," ujarnya, Jakarta, Rabu (11/2).

Haryadi menjelaskan, sikap anti-partai berarti menentang semangat konstitusi yang mengharuskan pengembangan demokrasi lewat pilar partai. Jika itu terjadi, kata dia, Presiden Jokowi akan kehilangan basis kekuatan di parlemen.

Haryadi mengatakan, mungkin saja ada partai lain yang siap mendukung Jokowi di parlemen, tapi kepentingannya semu dan sesaat. Jika demikian, pasti kinerja kekuasaan pemerintahan tidak akan efektif.

"Pada saat yang sama, memisahkan diri dari Megawati, maka Presiden Jokowi akan kehilangan patron ideologi nasionalisme-kewargaan. Juga, Presiden Jokowi akan mudah dicap sebagai pengkhianat politik," jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, yang diperlukan Presiden Jokowi sekarang justru adalah menguatkan kembali jalinan komunikasi dan ikatan politiknya pada Megawati dan PDIP. Kecuali jika memang Presiden Jokowi ingin bunuh diri secara politik.