Ketua DPR klaim KPK setuju sistem pilkada langsung dievaluasi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengaku telah berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait wacana evaluasi Pilkada langsung. Dalam pertemuan itu, kata Bambang, KPK sepakat sistem Pilkada langsung harus dievaluasi karena tidak bisa menurunkan praktik korupsi.

2018-04-07 19:04:00

Pilkada Serentak

"Dan pada bagian pencegahan, rupanya sudah melakukan kajian dan ternyata indeks korupsi yang dilakukan kepala daerah enggak mungkin bisa menurun kalau sistem enggak kita evaluasi," kata Bambang di Hotel Red Top Hotel, Jakarta, Sabtu (7/4).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengungkapkan, KPK berpandangan sistem Pilkada lewat DPRD jauh lebih mudah diawasi. Selain mudah diawasi, biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah pun relatif rendah.

"Sekarang untuk dapat tiket saja paling enggak miliaran, Rp 5-10 miliar bahkan sampai ratusan milliar. Belum biaya kampanye, belum biaya saksi, belum biaya penyelenggara," klaimnya.

"Kemarin pak Mendagri menyampaikan negara keluarkan puluhan triliun untuk pilkada. Kalau dialihkan untuk kebutuhan masyarakat, infrastruktur, segala macam, mungkin jauh lebih bermanfaat," sambung Bamsoet.

Kemudian, Bamsoet bercerita, wacana pilkada perwakilan dilakukan lewat DPRD mulai muncul usai melakukan kunjungan ke sejumlah daerah. Masyarakat di daerah berpendapat, perbedaan sikap di Pilkada langsung memiliki daya rusak yang besar yang berujung pada perpecahan.

Belum lagi, menurutnya, penyelenggaraan Pilkada secara langsung membuka ruang transaksional dan korupsi bagi calon kepala daerah.

"Kami dapat laporan bahwa dampak yamg ditimbulkan pilkada langsung ini sangat merusak, terutama moral masyarakat di daerah. Ancaman perpecahan," ujarnya.

Wakorbid Pratama Partai Golkar ini menambahkan, calon kepala daerah terpilih juga berpotensi melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama Pilkada.

"Nah apa yang bsa kita harapkan dari seseorang kepala daerah yang keluarkan biaya puluhan miliar ketika dia menjabat? Pasti enggak ada yang dipikirkan buat rakyat, tapi kembalikan uang yang dikeluarkannya," ucapnya.

Meski demikian, Bamsoet menyebut DPR akan menyerahkan penilaian terkait wacana evaluasi Pilkada langsung kepada masyarakat.

"Namun kami di DPR tentu akan kembalikan pilihan pada rakyat. Kalau rakyat menilai pilkada ini terlampau jauh dan daya rusak besar dan manfaat enggak banyak, maka tentu akan kita evaluasi," tandas dia.

Diketahui, Bamsoet mengatakan DPR dan pihak pemerintah yakni Kemendagri sepakat untuk mengevaluasi ulang sistem Pilkada yang ada. Sehingga dapat diketahui seberapa besar manfaat dengan adanya penyelenggaraan Pilkada secara langsung tersebut.

Sebab, kata dia, beberapa tokoh nasional seperti Mahfud MD ataupun Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga meminta untuk diadakan evaluasi kembali dalam sistem penyelenggaraan Pilkada.

"Kita minta seluruh kekuatan politik yang ada melihat kembali, mempelajari kembali kalau memang Pilkada langsung memberikan manfaat banyak kepada masyarakat akan kita teruskan," kata Bamsoet, Jumat (6/4).

(mdk/bal)