Kebakaran Lapas Tangerang Menewaskan 44 Napi, DPR Minta Menkum HAM Mundur

Sudding lantas menyindir kinerja MenkumHAM Yasonna Laoly yang dinilai tidak ada prestasi selama menjadi Menkum HAM. Hanya sibuk mengurusi internal partai-partai politik.

2021-09-09 13:57:10

Kebakaran Lapas Tangerang

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyatakan tragedi kebakaran Lapas Tangerang menambah daftar bahan evaluasi untuk Kemenkum HAM. Sudding menilai, Menkum HAM Yasonna H Laoly seharusnya mundur dan tidak melimpahkan kelalaian kepada anak buahnya.

"Ini tragedi kemanusiaan dan kita tidak bisa tutup mata begitu saja. Ada 44 korban jiwa di sana. Kalau dia (Yasonna) punya moral, dia harus mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban atas tewasnya 44 orang. Jadi bukan lagi tanggung jawab itu diserahkan ke kalapas atau dirjen, tapi dia sebagai pengambil kebijakan harus bertanggung jawab penuh," kata Sudding kepada wartawan, Kamis (9/9).

Menurut dia, masalah di Kemenkum HAM sangat kompleks tidak hanya soal Lapas saja. Untuk itu, perlu evaluasi di internal Kemenkum HAM.

"Kita semua lihat bahwa banyak hal di Menkum HAM ini yang memang perlu perbaikan dari dulu. Dan itu sering sekali kita suarakan, termasuk soal lapas itu sangat kompleks permasalahan di sana, masalah Imigrasi, dan masalah lain-lain. Tapi itu tidak ada yang membawa perbaikan," tegas dia.

Sudding lantas menyindir Yasonna Laoly tidak ada prestasi selama menjadi Menkum HAM. Selain hanya sibuk mengurusi internal partai-partai politik.

“Kalau melihat kinerja Pak Yasonna mengobok-obok parpol politik, bolehlah. Kalau mengobok-obok parpol sesuai keinginan pemerintah, bolehlah. Kalau itu tentu menjadi prestasi, tapi kalau di luar itu sama sekali tidak ada,” katanya.

Sudding juga mengingatkan, pihaknya sudah menyampaikan masalah over kapasitas lapas sejak lama, namun tak pernah diperbaiki.

“Dari dulu kita menyampaikan overkapasitas sampai 400 persen, dan bagaimana kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak dilakukan revitalisasi. Kemudian, dari sisi kemanusiaan, walaupun dia seorang napi, tapi ada hak-hak yang harus diperhatikan, bagaimana kondisi warga binaan itu sangat memprihatinkan,” terangnya.

Ia menyayangkan perihal over kapasitas lapas. Sudding bahkan kembali menyindir Yasonna yang dianggap hanya fokus di parpol bukan di Kemenkum HAM.

“Dari dulu kita (sampaikan overkapasitas), tapi tidak ada kemajuan. Barangkali Yasonna ini ditugaskan hanya untuk mengobok-obok parpol sehingga hal-hal lain dia kesampingkan begitu saja,” katanya.

Reporter: Delvira Hutabarat

(mdk/ray)