Kalau salah, pimpinan DPR harus saling mengingatkan bukan membela

MKD tidak akan memberikan sanksi terhadap Setya Novanto. Pengunduran diri Setya Novanto sudah sejalan dengan sanksi.

2015-12-30 14:30:07

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah menutup rapat kasus pelanggaran etik yang dilakukan mantan Ketua DPR Setya Novanto atas tuduhan lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Belajar dari kasus yang menjerat Setya Novanto, ‎Ketua MKD Surahman Hidayat menyayangkan perilaku pimpinan DPR. Ketika Setya Novanto tersandung persoalan pelanggaran etik, pimpinan DPR lainnya justru membela habis-habisan. Menurut Surahman, seharusnya pimpinan DPR bisa saling mengingatkan.

"Kalau ada hal yang dianggap kurang layak segeralah pimpinan di antara mereka saling mengingatkan, bukan membelain," tutur Surahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/12).

MKD berjanji bekerja sama dengan seluruh fraksi. Menurutnya, ini sebagai bagian dari upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran etik. Dia mengingatkan, sebaiknya sesama anggota DPR saling mengingatkan dan bekerja sesuai kode etik. "Jadi semangat saling mengingatkan, itu pesan yang bagus," pungkasnya.

Terkait sanksi terhadap Setya Novanto, MKD menegaskan sama sekali tidak akan memberikan sanksi. Alasannya, kasus ditutup bersamaan dengan pengunduran diri Setya Novanto. Menurutnya, pengunduran diri Setya Novanto sejalan dengan sanksi yang akan dibebankan padanya.

"Itu kasus sudah selesai dan sudah dieksekusi, tidak perlu kita wacanakan lagi. Itu sudah selesai. Pimpinan DPR juga sudah konsolidasi lagi. Justru kita mendorong tidak melihat lagi ke belakang lah," katanya.

(mdk/noe)