Kalah 4 kali, pengamat sebut PDIP jangan jumawa jadi pemenang

Meski menjadi partai pemenang pemilu, namun posisi PDIP di parlemen tetap terancam.

2014-10-02 12:23:16

PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah dinobatkan sebagai partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini memperoleh 23.681.471 suara, atau 18.95 persen. Dengan hasil tersebut, mereka memperoleh 109 kursi di DPR.

Meski memenangi pemilu, bukan berarti PDIP menguasai parlemen. Meski sudah digabung dengan partai koalisi mereka, yakni Partai NasDem, PKB dan Hanura, komposisi di parlemen hanya mencapai 207 kursi. Bandingkan dengan Koalisi Merah Putih yang berjumlah 353 kursi.

Hasilnya, mereka pun beberapa kali dikalahkan kekompakan kubu Prabowo dalam menyusun kebijakan-kebijakan strategis. Kekalahan pertama dimulai dari disahkannya Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, berlanjut ke RUU Pilkada, penyusunan tata tertib anggota DPR dan terakhir pemilihan pimpinan DPR.

Dengan kondisi itu, akademisi Ilmu Politik Universitas Paramadina Arya Fernandez memandang PDIP agar tidak lagi jumawa sebagai partai pemenang pemilu. Meski menang dalam dua pertarungan politik, yakni Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), namun mereka tetap kalah telak di parlemen.

"PDIP sebagai partai penguasa harus menurunkan grade-nya, ini perlu dilakukan agar level negosiasi antar partai berjalan seimbang. Tidak bisa hanya mengandalkan faktor kemenangan, apalagi terhadap Demokrat yang pernah menjadi partai penguasa, jadi level komunikasi harus seimbang juga," ujar Arya saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (2/10).

Misalnya, pendekatan yang dilakukan oleh PDIP kepada lain di DPR harus diubah, termasuk di antaranya Partai Demokrat. Sebagai bekas partai penguasa, tentu Demokrat masih memiliki efek psikologis yang tidak bisa diperlakukan layaknya partai-partai kecil lainnya.

Kemampuan negosiasi pun harus diperhatikan betul agar mampu mendapatkan kawan baru di DPR. Tidak hanya terpaku kepada senioritas tapi juga menjadi inisiator terhadap partai lain.

"Jadi posisi politik negosiator harus seimbang, kalau negosiasi politisi senior harus berpengaruh," tandasnya.

(mdk/tyo)