Jokowi diminta reshuffle Menteri Yuddy karena sering buat gaduh

Yuddy dinilai kerap mengurusi hal-hal yang di luar kewenangan.

2016-01-08 16:09:00

Reshuffle kabinet

Penilaian kinerja kementerian yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi dinilai hanya bikin gaduh pemerintahan Jokowi-JK. Yuddy bahkan disebut layak diganti karena kerap kali melakukan kebijakan yang tidak sesuai visi dan misi pemerintah.

Pengamat kebijakan publik dari Unpad, Yogi Suprayogi mengatakan, Yuddy layak direshuffle. Karena Yuddy kerap mengurusi hal-hal yang di luar kewenangan, sementara tugasnya sering diabaikan. Dia menilai, Presiden Jokowi layak mengganti Menteri Yuddy.

‎"Terlalu banyak offside. Tugasnya utamanya menyusun peraturan pemerintah dari UU ASN saja belum selesai, malah mencari pekerjaan lain yang justru bukan pekerjaanya," kata Yogi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/1).

Menteri Yuddy dinilai tidak mampu menata sistem penerimaan CPNS dengan baik. Pada awal-awal menjadi menteri, Yuddy mengaku akan membatasi jumlah PNS yang masuk karena alasan anggaran dan penerimaan PNS akan diprioritaskan untuk tenaga di bidang kesehatan dan pendidikan.

Tapi pada kenyataannya banyak tenaga kesehatan dan pendidikan yang tidak bisa diangkat menjadi PNS, padahal sudah bertahun-tahun mengabdi. Sebaliknya, justru sistem penerimaan CPNS yang dijalankan saat ini masih amburadul tanpa ada pembenahan.

Selain itu, di awal menjabat, Yuddy juga berusaha mencari sensasi dengan melarang adanya rapat di hotel-hotel. Namun itu hanya sensasi sesaat, karena terbukti masih banyak pejabat yang menggelar rapat di hotel.

Pengamat politik dari Unpad, Firman Manan juga menilai Yuddy sebagai pembantu presiden semestinya menunjukkan kompetensinya dengan bekerja. Namun dia justru mempunyai agenda politik sendiri demi kepentingan pribadi.

"Ini kan bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Terlebih Presiden tidak pernah meminta kepada dia (Yuddy) untuk memberikan penilaian terhadap menteri lain dan menyampaikannya kepada publik," ujar Firman.

(mdk/rnd)