Jokowi dikritik iklan bioskop, PDIP ungkit pembagian bansos era SBY

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi tudingan Jokowi curi start kampanye dengan iklan pemerintah yang diputar di bioskop. Hasto mengungkit periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengkampanyekan dana bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pilpres 2009.

2018-09-13 17:30:46

Pilpres 2019

Bakal calon presiden petahana Joko Widodo dikritik 'mempolitisasi bioskop' karena menampilkan iklan pembangunan infrastruktur di bioskop-bioskop. Parpol oposisi meminta pemerintah menurunkan iklan tersebut.

"Zaman SBY jadi presiden saat itu ada politik bansos yang berdasarkan penelitian dari tahun 2008 sampai Februari 2009 itu jumlahnya miliaran," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Sekretaris Koalisi Indonesia Kerja itu mempertanyakan pihak-pihak yang mempersoalkan iklan capaian kinerja pemerintah. Hasto mengingatkan, ada perbedaan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan menggunakan kekuasaan (use of power).

"Abuse of power itu contohnya ketika ada salah satu pimpinan yang minta anaknya difasilitasi pada saat keluar negeri," kata dia.

Menurutnya, iklan pemerintah yang diputar di bioskop adalah wajar disampaikan ke publik. Sebab, masyarakat perlu tahu ke mana uang pajak dipakai pemerintah. Karena itu perlu disosialisasikan keberhasilan pemerintah yang telah dikerjakan.

"Dalam konteks penyampaian keberhasilan ya itu merupakan posisi strategis yang dimiliki incumbent di manapun," jelasnya.

Sebelumnya, media sosial ramai membincangkan iklan pemerintah terkait pembangunan bendungan. Iklan berjudul '2 musim, 65 bendungan' itu diputar sebelum penayangan film di bioskop. Iklan tersebut dibuat oleh Kominfo.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon ikut mengomentari. Dia mendesak agar segera dicopot. "Sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop," kata Fadli melalui akun Twitter-nya.

(mdk/noe)