Jokowi Diingatkan Pilih Menteri BUMN yang Profesional dan Berintegritas
Saat ini Jokowi tengah mempertimbangkan para pembantunya di kabinet. Namun hingga kini, tak satupun nama yang bocor ke publik, siapa menteri yang dipilih kembali oleh Jokowi atau tidak dilanjutkan di periode keduanya.
Posisi Menteri BUMN salah satu yang disorot dalam periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kinerja Menteri BUMN, Rini Soemarno selama lima tahun belakangan, dinilai menunjukan yang tidak sesuai harapan.
Saat ini Jokowi tengah mempertimbangkan para pembantunya di kabinet. Namun hingga kini, tak satupun nama yang bocor ke publik, siapa menteri yang dipilih kembali oleh Jokowi atau tidak dilanjutkan di periode keduanya.
Terkait komposisi menteri, Jokowi didesak harus memilih menteri BUMN yang jauh dari kepentingan politik alias independen. Hal ini dilakukan demi kementerian yang mampu membina ratusan perusahaan pelat merah itu agar sesuai dengan visi Indonesia Baru.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengingatkan, sosok Menteri BUMN yang independen sangat penting. Harus dipilih orang yang profesional. Bukan orang titipan.
"Saya pikir Rini cukup saja sampai di sini," kata Uchok kepada wartawan, Senin (22/7).
Menurutnya, kinerja Rini sebagai nakhoda dari ratusan BUMN di Tanah Air jauh dari harapan. Uchok mencontohkan, kasus sistem IT Bank Mandiri yang bermasalah belum lama ini.
Selanjutnya, Krakatau Steel yang mengalami penurunan pendapatan dan terus merugi. Hingga skandal Laporan Keuangan Garuda yang mencoreng prinsip tata kelola korporasi yang baik.
"Ke depan menteri BUMN harus orang profesional. Bukan orang titipan, Rini atau siapa saja. Harus orang profesional, independen, integritas dan berani. Orang yang petarung," jelas Uchok lagi.
Baca juga:
PDIP Siap Beri Masukan Nomenklatur Kementerian Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Belum Ada Komunikasi dengan Jokowi, Said Aqil Sebut Menag Jatah Kader NU
Amien Rais Bicara Bagi Kekuasaan '55-45', PDIP Nilai Pesan Bagi PAN Jadi Oposisi
Bertemu Surya Paloh, Cak Imin Tepis Bahas Kursi Pimpinan MPR dan Menteri
Tak Incar Posisi Jaksa Agung, Tapi PKB Mau Jika Diberi
Wasekjen PAN Sindir Manuver PKB yang Orientasinya pada Kekuasaan