Jokowi Bantah Kriminalisasi: Misalnya Ada Ulama Kena Masalah Hukum ya Harus Dihadapi

Jokowi memandang, isu kriminalisasi ulama adalah hal yang tidak logis tapi terus dikemukakan ke publik. Menurutnya bahaya jika rakyat di bawah diterpa informasi yang tidak lengkap dan bisa mempercayai sebagai sebuah kebenaran.

2018-12-10 21:51:42

Jokowi

Capres petahana Joko Widodo alias Jokowi membantah jika dituding mengkriminalisasi ulama. Dia mencontohkan bahwa dirinya meminang cawapres KH Ma'aruf Amin yang berlatar belakang Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kriminalisasi ulama bagaimana mungkin? Yang pertama, Pak cawapres kita ini adalah ulama yang paling udah paling atas bener. Pak Kiai Ma'ruf Amin ketua MUI, kok isu isu seperti ini masih berani keluar?" ujar Jokowi di acara rakernas relawan Bravo-5, di Putri Duyung Cottage, Ancol, Jakarta Utara, Senin (10/12).

"Kita ini tiap hari ketemu ulama, tiap hari ke pondok pesantren ketemu ulama, tiap hari masuk ke pondok juga ketemu para kiai," sambungnya.

Meski demikian, kata Jokowi, bila ada ulama yang tersangkut masalah hukum mesti diproses sampai selesai. Menurutnya semua elemen sama di muka hukum.

"Misalnya ada ulama yang terkena masalah hukum ya memang harus berhadapan dengan hukum. Wong gubernur aja terkena masalah hukum ya berhadapan dengan hukum, menteri terkena masalah hukum ya berhadapan dengan hukum," tuturnya.

"Kok gak ada gubernur yang menyampaikan kriminalisasi? atau anggota DPR yang terkena masalah hukum ya berhadapan dengan hukum, gak ada istilah kriminalisasi hukum," sambungnya.

"Ini yang bahaya kita itu penjelasan harus jelas dan gamblang. Tolong ditanyakan siapa yang dimaksud ulama terkena kriminalisasi? langsung to the point aja ke rakyat, jelaskan, kenapa ini ada masalah, ya karena punya masalah hukum," pungkas Jokowi.

(mdk/ded)