JK sebut belum ada kader Golkar cocok jadi cawapres Jokowi di 2019

JK sebut belum ada kader Golkar cocok jadi cawapres Jokowi di 2019. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menilai, belum ada kader Golkar yang cocok menjadi cawapres. Di samping itu, dia menilai belum ada kesiapan koalisi yang dibentuk Golkar untuk bertarung di Pilpres 2019.

2017-05-23 21:14:00

Wapres Jusuf Kalla

Partai Golkar akan mengusulkan nama kadernya menjadi cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan belum saatnya Golkar mengajukan nama kadernya untuk menjadi cawapres.

"Bahwa Golkar sudah menyiapkan calonnya itu tentu baik-baik saja, itu penting juga tapi kalau untuk menetapkan pada dewasa ini pasti belum waktunya," ungkap Wapres JK di rumah dinasnya Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (23/5).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menilai, belum ada kader Golkar yang cocok menjadi cawapres. Di samping itu, dia menilai belum ada kesiapan koalisi yang dibentuk Golkar untuk bertarung di Pilpres 2019.

"Koalisi saja belum terbentuk apalagi mengusulkan pasangannya," ujar Wapres JK.

Sebelumya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengusulkan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar membahas kriteria bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo calon presiden pada pemilu 2019. Menurut Ical, akan lebih baik jika bakal cawapres itu dari Partai Golkar.

"Menghadapi pemilu presiden 2019, Partai Golkar sudah memutuskan mendukung Pak Jokowi sebagai capres, tetapi posisi cawapres masih kosong. Apakah Partai Golkar akan mengusulkan satu atau dua nama sebagai bakal cawapres," kata Aburizal Bakrie ketika menyampaikan pidato pengarahan, pada Rapimnas II Partai Golkar, di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti dilansir Antara, Senin (22/5).

Satu nama kader Golkar yang santer disebut bakal mendampingi Jokowi adalah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham pun tak menutup kemungkinan tersebut.

"Di dunia politik peluang itu pasti ada tapi kita tidak bisa mendahului dari proses-proses komunikasi politik yang kita lakukan," ujarnya.

(mdk/eko)