JK: Panglima TNI tak harus AU, tapi siapa yang mampu

"Tentu presiden akan memilih siapa yang mempunyai kemampuan yang hebat."

2015-06-06 15:00:10

Wapres Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, matra Panglima TNI harus digilir dari tiap angkatan bukan ketentuan tertulis. Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto yang mengatakan bahwa pemerintah bakal menghilangkan fase pergiliran matra Panglima TNI.

Jika disesuaikan dengan urutan panglima TNI yang di era pemerintahan Presiden SBY, Panglima TNI selama tiga periode jabatan sebelumnya terdiri dari AU, AD, AL, dan terakhir AD. Saat ini, jabatan tersebut disandang oleh Jenderal Moeldoko dari TNI AD.

"Memang itu tidak tertulis itu, sebenarnya bukan menghabiskan, tapi ketentuan itu memang tidak tertulis," kata JK di Sengkang, Wajo, Sulawesi Selatan, Sabtu (6/6).

JK mengatakan, ketentuan yang paling jelas tertera dalam undang-undang adalah sosok calon Panglima TNI harus berpangkat jenderal bintang empat.

"Karena ketentuannya hanya seorang bekas kepala staf yang artinya sudah bintang empat, jadi itu saja, karena yang bintang empat masih aktif tak banyak ya memang hanya di situ. Tapi tidak ketentuannya sekarang harus angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, tidak. Tapi hanya siapa yang mampu," jelas JK.

JK yakin siapa pun sosok yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi Panglima TNI adalah sosok dengan kemampuan luar biasa dalam hal pengamanan negara.

"Tentu presiden akan memilih siapa yang mempunyai kemampuan yang hebat. (Tidak harus TNI AU) Tidak, itu angkatan itu taat kepada komando, taat kepada panglima tertinggi. Itu pasti dipilih yang paling mampu. Semua mampu tapi pasti dipilih yang terbaik untuk posisi itu," ucap JK.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyebut tak ada keharusan untuk menjalankan Pasal 13 ayat (4) UU TNI Nomor 34 Tahun 2004. Di mana Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang menjabat Kepala Staf Angkatan.

Sekedar diketahui, Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 8 Juli 2015. Moeldoko mulai menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013, menggantikan Laksamana Agus Suhartono. DPR sendiri sudah mendesak Jokowi untuk segera mengajukan calon Panglima TNI baru sebelum akhir Juni 2015.

(mdk/tyo)