JK: Dukung caketum Golkar, menteri tidak boleh bawa nama presiden

JK memastikan, Jokowi tidak akan campur tangan soal pemilihan calon ketua umum di Golkar.

2016-05-10 20:03:00

Wapres Jusuf Kalla

Politikus senior Partai Golongan Karya (Golkar), Jusuf Kalla menyatakan Presiden Joko Widodo tidak ikut campur soal pemilihan Calon Ketua Umum di partai berlambang pohon beringin tersebut. Atas alasan itu, setiap pejabat negara tidak boleh membawa-bawa nama presiden di sela-sela pemilihan.

Namun, dia tidak melarang jika menteri tersebut memberikan dukungannya kepada salah satu Calon Ketua Umum Partai Golkar. Namun, dengan syarat, yang bersangkutan memang bagian dari partai tersebut.

"Ya itu tidak boleh, silakan saja mendukung, boleh pribadi ya, selama dia sama-sama Golkar, silakan saja boleh. Tapi yang tidak boleh mengatasnamakan presiden, jelas presiden membantah," ungkap Kalla yang akrab disapa JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).

JK melanjutkan, tidak ada sanksi bagi menteri yang nekat memberikan dukungannya kepada salah satu calon.

"Endak-endak, itu hanya keharusan saja (tidak bawa nama presiden, Red) begitu," ucapnya singkat.

Sebelumnya, Timses Ade Komarudin, Firman Soebagyo mendapat keluhan dari pengurus daerah Golkar yang memiliki hak suara di Munaslub. Menurut dia, para pengurus DPD I dan DPD II mendapatkan SMS diminta kumpul oleh salah satu menteri untuk dukung caketum Golkar tertentu.

"Ada SMS yang beredar bahwa ada salah satu menteri itu yang mengumpulkan DPD, pertemuan rapat tadi malam mengumpulkan DPD I dan DPD II," kata Firman saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/5).

Firman mengatakan, pertemuan antara menteri Jokowi itu akan berlanjut nanti malam di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Sayang, dia tak menyebut siapa menteri tersebut dan caketum mana yang akan didukung.

"Saya kan ditugasi (di Tim Akom) urus beberapa daerah, nah DPD ini mengeluh kok begini, gimana Golkar mau berdemokrasi dengan baik. Katanya pemerintah gagalkan munas Bali karena tidak demokratisi. Ini kita mau demokratis tapi kok ada intervensi seperti ini," kata Firman.

(mdk/tyo)