'Jika praperadilan ditolak, Munaslub tetap digelar meski Novanto menolak'

Wasekjen Partai Golkar Sarmuji memastikan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) bakal langsung digelar apabila gugatan praperadilan yang dilayangkan Setya Novanto ditolak PN Jakarta Selatan. Hal lain yang bisa mendorong digelarnya Munaslub, jika KPK sudah melimpahkan berkas Setya Novanto ke pengadilan.

2017-11-24 12:06:20

Setya Novanto Ketum Golkar

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji memastikan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) bakal langsung digelar apabila gugatan praperadilan yang dilayangkan Setya Novanto terkait status tersangka korupsi e-KTP, ditolak PN Jakarta Selatan. Menurutnya, ini sesuai amanat dalam rapat pleno yang digelar beberapa waktu lalu.

"Jika praperadilannya ditolak ya harus diganti. Walaupun Pak Setya Novanto menolak. Itu akan dibicarakan di Munaslub," kata Sarmuji ketika dihubungi merdeka.com, Jumat (24/11).

Hal lain yang bisa mendorong digelarnya Munaslub, kata dia, jika KPK sudah melimpahkan berkas Setya Novanto ke pengadilan. Dia juga menjelaskan ada beberapa nama yang sudah muncul ke permukaan dan diyakini layak menduduki kursi Novanto.

"Dalam setiap kontestasi pasti muncul spekulasi kandidat. Pada prinsipnya siapa saja kader Golkar yang memenuhi syarat bisa ikut berlaga. Pak Idrus, Pak Airlangga, Pak Bambang Susatyo, Pak Azis Syamsudin dan semua pengurus DPP juga bisa maju sebagai kandidat," ungkap Sarmuji.

Diketahui sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengakui, dalam rapat pleno sebagian anggota DPD I meminta diselenggarakan Munaslub untuk melengserkan Novanto. Namun usulan itu belum bisa terpenuhi. Sebab, Munaslub baru bisa digelar jika didukung 2/3 dari anggota DPD I dam DPD II.

"Bahwa ada sebagian anggota DPD I yang menginginkan adanya penyelamatan partai dengan melakukan Munaslub, tetapi ini kan masih belum cukup secara aturan organisasi," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Pada akhirnya, kata Ace, Munaslub akan dilaksanakan bila Novanto kalah dalam praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena mesti 2/3 dan karena juga rapat pleno mendengarkan pandangan dari masyarakat, terutama dari internal Partai Golkar melalui DPD yang menginginkan Pak SN mengundurkan diri dan dilakukan Munaslub juga diakomodasi jika memang proses praperadilan ternyata ditolak oleh pengadilan," ujarnya.

Ace menganggap putusan itu yang terbaik untuk partai berlambang pohon beringin. Sebab keputusan itu sudah mencakup beberapa aspirasi dari berbagi pihak.

"Saya kira hasil keputusan rapat pleno kemarin merupakan kompromi terbaik ya untuk menyatukan berbagai macam kepentingan, di satu sisi Pak Setya Novanto dalam upaya pencarian keadilan itu tidak diabaikan, tetapi di sisi lain bahwa Partai Golkar pun juga harus berjalan mekanismenya sesuai dengan mekanisme organisasi dengan cara munaslub tersebut," ucapnya.

(mdk/noe)