Jelang pilkada serentak, Bawaslu diminta gandeng KPK dan PPATK cegah politik uang

Direktur Perludem, Titi Anggraeni, menilai jika Bawaslu berjalan sendiri, lembaga itu tak punya instrumen yang cukup seperti untuk penyadapan dan memeriksa transaksi keuangan. "Jangan lupa libatkan masyarakat sipil dan media dan berikan jaminan rasa aman pada whistle blower," jelasnya.

2018-01-02 18:51:55

Pilkada Serentak

Tahun ini akan memasuki tahun politik di mana akan diselenggarakan Pilkada serentak di berbagai daerah. Parpol tengah bersiap memanaskan mesin politiknya untuk memenangkan pertarungan di berbagai daerah.

Pada pelaksanaan pilkada serentak beberapa tahun belakangan, ada muncul calon tunggal yang melawan kotak kosong. Dikhawatirkan, munculnya calon tunggal bukan semata karena tak ada calon lain yang berani melawan calon bersangkutan. Tapi ada potensi transaksi jual beli kandidat pencalonan sehingga yang bertarung hanya calon tunggal.

Hal ini harus diantisipasi lembaga penyelenggara Pemilu dalam Pilkada serentak 2018. Direktur Perludem, Titi Anggraeni, menyampaikan Bawaslu harus jadi leading sector dalam mencegah jual beli pencalonan kepala daerah sehingga hanya ada calon tunggal. Dalam hal ini, Bawaslu harus melibatkan lembaga negara lainnya seperti KPK, kepolisian, PPATK dan lainnya.

Titi mengatakan, kepolisian berencana membentuk Satgas antipolitik uang. Tapi menurutnya itu tak cukup.

"Ada praktik politik uang lain yang lebih berbahaya seperti mahar politik atau candidacy buying. Bawaslu harus jadi leading sector yang menghubungkan institusi-institusi negara sehingga terhubung satu sama lain," paparnya dalam diskusi "Pilkada Bersih dan Kotak Kosong" yang diselenggarakan Rumah Media Institute di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Jika Bawaslu berjalan sendiri, lembaga itu tak punya instrumen yang cukup seperti untuk penyadapan dan memeriksa transaksi keuangan. "Jangan lupa libatkan masyarakat sipil dan media dan berikan jaminan rasa aman pada whistle blower," jelasnya.

Sementara itu pengamat politik, Pangi Chaniago, mengatakan dalam perhelatan Pilkada, politik uang masih menjadi PR yang harus ditangani bersama. Karena itulah, diharapkan Bawaslu berani mengeluarkan kebijakan diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilihnya.

Menurutnya, praktik politik uang ini masih sering terjadi. Tapi saat masyarakat juga mulai cerdas menyikapi persoalan ini. Pangi menyebut ada empat tipologi pemilih menghadapi politik uang ini.

"Ada pemilih yang tetap menerima duit dan memilih sesuai hati hurani, terima uangnya dan memilih orang yang memberi duit, menolak terima uang dan tak memilih calon yang memberi uang, dan minta uang ditambah dan memilih yang ngasi duit," sebutnya.

Pangi mengatakan, potensi permainan politik uang ini akan lebih besar pada kontestasi politik yang ruang lingkup dan konstituennya lebih kecil seperti pemilihan bupati atau walikota dan Pemilu DPRD. Untuk itulah, diharapkan KPU dan Bawaslu intensif mengawasi praktik ini dan tegas menjatuhkan sanksi.

Praktik politik uang termasuk pembayaran mahar politik kepada parpol dalam pencalonan dapat merusak tatanan demokrasi dan berpotensi membawa kepala daerah tersangkut kasus hukum. Sebab biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah tak sedikit.

Penyelenggara Pemilu harus mempersempit ruang terjadinya politik uang tersebut. Diskualifikasi disebut salah satu cara yang bisa menekan terjadinya praktik tersebut.

"Kalau penyelenggara cukup ketat di sini maka peluang untuk bermain politik uang sangat sulit. Apalagi diterapkan diskualifikasi akan sangat konkret dampaknya dan bisa menekan itu," jelasnya.

"Diskualifikasi harus sangat tegas dan Bawaslu sudah punya senjata dan gigi taring untuk itu," jelas Pangi.

(mdk/lia)