Ramai penegak hukum dan keamanan terjun ke politik

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Indonesia telah memasuki tahun politik. Ada 171 daerah yang akan pesta demokrasi lima tahunan. Selain itu, di 2018 juga akan banyak dimanfaatkan para kandidat capres dan cawapres yang ingin maju di Pilpres 2019.

Beragam latar belakang bertarung untuk menjadi raja di daerah. Menariknya, fenomena para penegak hukum dan aparat keamanan negara ikut 'nyemplung' di politik terjadi di 2017 yang berakhir kemarin, Minggu (31/12).

Edy Rahmayadi

Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi salah satu jenderal aktif yang telah bertekad maju Pilgub Sumut 2018. Dia bahkan rela meninggalkan status perwira tinggi TNI demi berkuasa di Sumatera Utara.

Edy menyatakan, dirinya memilih pensiun diri untuk bisa mendaftar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara pada pilkada serentak 2018. Ditegaskan, niatnya itu sudah bulat. Bahkan dengan adanya revisi mutasi oleh Panglima TNI pun Edy tidak akan mengurungkan niatnya.

"Ada 74 wartawan telepon saya soal surat itu (Skep Panglima TNI), akhirnya saya tak tidur. Yang perlu anda ketahui semua saya sudah final, sudah bulat hati saya untuk menjadi Gubernur Sumut di 2018 apabila dipilih oleh rakyat Sumatera Utara. Tolong disiarkan sampe ke kutub utara dan kutub selatan biar ga ada yang nanya-nanya lagi," katanya, Rabu (20/12).

pangkostrad

Edy mengaku akan mendaftar ke KPU Provinsi Sumatera Utara saat pendaftaran dibuka. Menurutnya, gubernur itu jabatan politik dan berdasarkan UU TNI, bagi prajurit yang akan menjabat jabatan politik harus menanggalkan dan meninggalkan keprajuritan.

"Saya mengajukan (pensiun dini) ini, mau maju di pilkada serentak 2018 yang sudah diatur KPU tanggal 8-10 Januari adalah waktu pendaftaran. Saya akan daftar," paparnya.

Murad Ismail

Kepala Korps Brimob Irjen Murad Ismail salah satu jenderal aktif yang ikut ramaikan Pilkada serentak. Dia ingin mencalonkan diri sebagai gubernur di Pilgub Maluku 2018. Bahkan telah mengantongi rekomendasi dari PDIP.

Murad diduetkan dengan kader PDIP yang juga Bupati Maluku Tenggara Barat (SMBD), Barnabas Nataniel Orno.

"Jadi ada ini, orangnya gede. Dia ini Jenderal, Irjen Pol. Namanya Drs Murad Ismail. Dia terkenal sebagai Komandan Korps Brimob Polri. Karena sudah mau pensiun jadi dia jadi kerjaan," kata Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP, Jln Diponegoro, Jakarta, Minggu (17/12).

irjen murad ismail

Megawati sempat menanyakan alasan Murad ingin maju sebagai cagub Maluku lewat PDIP. Sambil berkelakar, Mega bercerita, bahwa Murad ingin maju melalui PDIP karena pernah mengawal dirinya dan banyak soal partai berlambang kepala banteng itu.

"Jadi saya tanya kenapa mau ke PDIP? Kan biasa toh kalau polisi, TNI selalu siap. Dulu saya pernah mengawal ibu. Saya tanya lho masa karena ngawal saya aja. Saya tahu PDIP seperti apa-apa di PDIP tidak ada siap siap, 'siap bu'," jelasnya.

Dedie A Rachim

Wali Kota Bogor, Bima Arya menggandeng Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerjasama antar Komisi dan Instansi KPK, Dedie A Rachim, untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kota Bogor. Sebagai kompensasinya, Dedi mengundurkan diri dari KPK.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mendukung langkah Dedi tersebut. Menurutnya, dalam keikutsertaan Dedi dalam kontestasi Pilkada membawa perubahan pemerintahan dari sikap kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Mantan ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan atau jasa Pemerintah (LKPP) itu juga menyebut, dukungan terhadap Dedi juga disuarakan pimpinan lainnya.

bima arya dan dedie rachim

"Pimpinan KPK setuju, merestui, dan mendukung agar bisa membantu mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih serta bebas KKN di kota Bogor," ujar Agus, Jumat (29/12).

Sementara itu, Agus mengatakan 'izin pamit' Dedi dari KPK telah diutarakannya sejak jauh hari. Hanya hari ini, imbuh Agus, Dedi tinggal menuntaskan urusan administratif sebagai bentuk pengunduran dirinya dari komisi anti rasuah.

"Sudah sejak jauh hari, ini mungkin (penyelesaian) administrasinya," tukasnya.

Anton Charliyan

Wakalemdikpol Polri Irjen Anton Charliyan mengaku menjadi kandidat terkuat yang akan dicalonkan PDIP di Pilgub Jawa Barat 2018. Anton mengaku mendapatkan bisikan dari sejumlah sumber yang mengatakan bahwa dirinya bakal mendapat rekomendasi dari PDIP.

"Saya kemungkinan besar, kalau rekomendasi memang belum, tapi Insya Allah kita dapat rekomendasi," kata Anton saat dihubungi merdeka.com, Selasa (19/12).

Anton memang belum bicara langsung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang prerogatif rekomendasi calon gubernur dari PDIP. Tapi dia yakin betul dengan sejumlah sumber yang diterima soal rekomendasi dari PDIP itu.

"Kita ada bisikan dari sana sini, kan kalau secara langsung kan belum, ini kan nanti mendahului, tapi kemarin dari bisikan, bahwa kita yang paling kuat, kita kan juga monitor," kata Anton lagi.

wakalemdiklat polri irjen pol anton charliyan

Anton memang sempat ikut curah gagasan yang dilakukan PDIP dalam mencari calon gubernur beberapa waktu lalu. Bukan cuma Anton, Dedi Mulyadi, Deddy Mizwar dan Abdy Yuhana juga ikut dalam curah gagasan itu. Hingga kini, PDIP belum memutus.

Anton mengklaim, rekomendasi PDIP kepada dirinya akan diberikan pada bulan depan. "Katanya awal Januari," tutur dia.

Safaruddin

Irjen Pol Safaruddin, yang menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur telah mendaftar untuk ikut penjaringan bakal calon gubernur melalui PDIP. Jika nantinya dia bakal diusung PDIP, konsekuensinya harus mundur dari korps Bhayangkara.

"Jadi begini saya kan mendaftar di PDIP di Jakarta, dan saya sudah menjalani fit and proper test. Kita tunggu rekomendasinya PDIP," kata Safaruddin kepada wartawan di Samarinda, Selasa (15/8).

irjen safaruddin

Irjen Safaruddin ©istimewa

Dia menyebut ada beberapa orang yang mendaftar menjadi bakal calon gubernur melalui PDIP. Safaruddin tidak bisa memastikan bakal lolos dan dipinang PDIP. "Diterima atau tidak. Ini kan baru melamar," ujar Safaruddin.

Dia mengaku tidak ada dorongan dari pihak lain untuk maju dalam Pilgub Kaltim. Murni keinginan pribadinya setelah dua tahun bertugas di Kaltim.

"Kebetulan kan pemilihan Gubernur tahun depan ya. Saya terpanggil untuk itu. Kalau dulunya di bidang keamanan, nanti kan di bidang kesejahteraan masyarakat," terangnya.

(mdk/rnd)