Jalan panjang PPP menuju islah setelah 17 bulan terbelah

Romy berterima kasih kepada pemerintah yang telah turun tangan untuk membantu PPP menyelesaikan konflik internal.

2016-04-08 19:03:00

PPP

Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) membuka gelaran Muktamar VIII 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4). Sekretaris Jendral DPP PPP, Romahurmudzy (Rommy) memberikan sambutan dalam acara tersebut di hadapan ribuan kader dan para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Rommy mengungkapkan perjalanan menuju Muktamar VIII PPP untuk islah kali ini melalui jalan yang panjang. Dibutuhkan waktu 17 bulan sejak disahkannya DPP PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya pada 28 Oktober 2014 yang tidak genap 15 bukan hingga dicabutnya SK Menkum HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 pada 7 Januari 2016.

"Perjalanan ini naik turun karena dalam proses peradilan yang berlangsung di dua kamar yakni kamar Tata Usaha Negara dan kamar perdata," ujar dia.

Tak hanya itu, Rommy juga mengungkapkan untuk mencapai muktamar hari ini dibutuhkan 106 event terhitung sejak Februari 2014 yang menjadi awal mula lahirnya perbedaan tajam di tubuh PPP. Mula dari forum resmi partai, pertemuan formal, pertemuan informal, jumpa pers, pertemuan dengan pemerintah dan sebagainya.

"Ini belum menghitung jutaan karakter yang berseliweran apakah dalam bentuk teks, gambar, pesan singkat, BBM, WA dan sebagainya yang enggak wayahan," tutur Rommy.

Serangkaian panjang konflik internal yang terjadi di tubuh partai berlambangkan kabah itu dalam sebuah buku milestone sebagai otobiografi. Nantinya buku itu akan dibagikan pada para peserta muktamar.

"Tak ada niatan menyalahkan siapapun, melainkan agar seluruh dinamika ini terdokumentasikan dengan baik, untuk menjadi pelajaran agar tak terulang lagi di masa yang akan datang," ungkap Rommy.

Untuk itu, pihaknya berterima kasih kepada pemerintah yang telah turun tangan untuk membantu PPP menyelesaikan konflik internal yang terjadi. Dia mengakui sebenarnya hal tersebut tidak patut dilakukan oleh pemerintah.

"Tak patut sebenarnya sebuah partai politik meminta bantuan pemerintah, karena kedaulatan partai politik adalah di tangan anggota-anggotanya," tutup Rommy.

(mdk/hhw)