Isu Reshuffle Kabinet, Bahlil: Jangan Bertindak Melampaui Batas Kewenangan
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberikan tanggapan singkat saat ditanya soal kemungkinan reshuffle.
Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menanggapi isu reshuffle kabinet yang kembali mencuat ke publik. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak bertindak melampaui batas, karena urusan perombakan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif Bapak Presiden," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5).
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanya memberikan tanggapan singkat saat ditanya soal kemungkinan reshuffle.
"Enggak paham," ujar Airlangga kepada wartawan.
Usulan Reshuffle
Isu reshuffle mencuat usai digelarnya acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (21/5). Dalam acara itu, pengamat politik Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Feri Amsari kompak mendorong Presiden Prabowo untuk segera merombak kabinet.
"Harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru," kata Rocky dalam forum tersebut.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, yang menegaskan bahwa wacana reshuffle saat ini belum tepat dan justru bisa mengganggu stabilitas kerja pemerintahan yang baru berjalan beberapa bulan.
"Beda pendapat soal reshuffle. Jangan sesederhana itu memandang persoalannya. Sebuah pemerintahan itu cuma 5 tahun secara formal. Ini baru berapa bulan di-reshuffle ya enggak produktif," ujarnya.
Habiburokhman juga membela Presiden Prabowo, menekankan bahwa sang presiden bukan sosok yang mudah dipengaruhi atau dijalankan oleh para menteri.
"Jangan seolah-olah Pak Prabowo gampang saja dikibulin para menteri, gampang saja dikerjain. Enggak, Bos. Susah banget," tandasnya.