Isu makar buat resah, DPR minta Jokowi evaluasi Kapolri
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Penyebabnya, terkait pernyataan Tito soal adanya agenda makar dalam demonstrasi 2 Desember besok.
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Penyebabnya, terkait pernyataan Tito soal adanya agenda makar dalam demonstrasi 2 Desember besok.
"Oleh karena itu keberadaan Kapolri ini bisa ditinjau kembali. Jangan lupa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI," kata Benny di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).
Benny menilai pernyataan Tito bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Seharusnya, kata dia, pernyataan adanya makar tersebut disampaikan setelah ada rapat koordinasi dengan Menko Polhukam.
"Jangan sampai pernyataan menimbulkan keresahan di masyarakat. Pernyataan itu sepantasnya dikeluarkan setelah ada rapat koordinasi, kan ada Menko Polhukam," tegasnya.
Politisi Demokrat ini menduga informasi Kapolri itu guna melindungi pihak tertentu. Sebabnya, agenda makar tersebut bergulir melalui media sosial.
"Ini jadi pertanyaan publik jangan-jangan Kapolri jadi alat atau pesan sponsor. Masak pernyataan di medsos dianggap makar. Aksi demo berapa pun jumlahnya tidak bisa dikatakan makar," pungkas Benny.
Baca juga:
Hati-hati, pergerakan provokator di media sosial semakin gencar
Daripada demo di Jakarta, Risma ajak warga Surabaya ikut Maulid Nabi
Diminta Kapolri, MUI kaji fatwa tentang salat Jumat di jalan
Ketum PBNU soal demo 2 Desember: Salat Jumat di jalan tidak sah!
Waketum Demokrat sebut jangan lebay soal isu makar demo 2 Desember