PAN gabung ke pemerintah, inilah kekuatan KIH dan KMP di DPR
Jumlah kursi KIH menjadi 256 kursi di DPR.
Peta politik di DPR dipastikan berubah setelah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. PAN sudah terang-terangan mendukung Presiden Joko Widodo.
"Kalau dulu PAN menyatakan mendukung, sekarang PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah," kata Zulkifli dalam jumpa pers di Istana Negara, Rabu (2/9).
Zulkifli terlihat semringah saat mengumumkan PAN bergabung KIH. Jokowi yang berada di sampingnya juga langsung tersenyum.
Bergabungnya PAN disambut baik Jokowi. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai PAN mampu membawa angin segar bagi pemerintahan yang bakal ia pimpin untuk lima tahun ke depan.
"Saya melihat PAN mengutamakan lebih besar kepentingan negara dan rakyat. Dan semoga dengan bergabungnya PAN dengan pemerintah, bisa menjadikan semangat kami bersama menjadi bagian perubahan menuju Indonesia yang lebih baik," ujarnya.
Perubahan paling mencolok adalah peta politik di DPR setelah PAN bergabung. Artinya, KIH akan mendapatkan suntikan kekuatan di parlemen.
Selama ini kekuatan KIH di DPR hanya 207 kursi. Terdiri dari PDIP (109 kursi), PKB (47 kursi), Partai NasDem (35 kursi) dan Partai Hanura (16 kursi). Dengan masuknya PAN (49 kursi), jumlah kursi KIH menjadi 256 kursi di DPR.
Sementara Koalisi Merah Putih (KMP) kekuatannya tergembosi setelah PAN keluar. Jika dihitung, KMP hanya menyisakan Partai Gerindra (73 kursi), PKS (40 kursi), PPP (39 kursi), dan Partai Golkar (91 kursi). Sehingga total kekuatan KMP hanya 243 kursi. Itupun dengan catatan PPP dan Partai Golkar tidak masuk angin setelah kedua partai itu mengalami dualisme kepemimpinan.
Baca juga:
Pembahasan RUU mangkrak, Fadli Zon bilang kita ini bukan pabrik UU
DPR sebut penyerapan rendah akibat birokrasi dipersulit
Sekretariat Komisi III DPR bungkam ditanya biaya kunker ke Inggris
DPR sebut Jokowi meremehkan membanjirnya tenaga asing ke tanah air
Ada karpet merah khusus pimpinan DPR, Ruhut serang Setya Novanto
Komisi III DPR soroti tiga bidang saat fit and proper Capim KPK
Pemerintah diminta realistis pasang target cukai tembakau