Ini alasan Menkum HAM terbitkan SK kepengurusan Golkar munas Riau

Mulai hari ini kepengurusan Golkar hasil munas Riau 2009 diresmikan kembali pemerintah.

2016-01-28 13:57:13

Kisruh Golkar

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly akhirnya mengeluarkan SK pengesahan kepengurusan Golkar munas Riau tahun 2009 lalu. Dikeluarkannya SK pengesahan kepengurusan Golkar munas Riau mengingat Golkar akan mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Kita melihat bahwa Golkar dalam Rapimnas akan melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, maka untuk mengisi kekosongan kepengurusan, perlu ada legalitas agar munaslub bisa terlaksana," kata Yasonna saat mengadakan konferensi pers di Gedung Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (28/1).

Dia menambahkan, pertimbangan ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi Kementerian Hukum dan HAM wajib menegakkan azas kepastian hukum dan kepentingan umum.

Terlebih lagi, sebelumnya Menkum HAM mencabut kepengurusan Golkar hasil munas Ancol yang diketuai oleh Agung Laksono sedangkan kepengurusan Golkar munas Bali yang dipimpin Ical belum disahkan sehingga terjadi kekosongan kepengurusan.

"Pada hari ini, Kamis 28 Januari kembali mengesahkan kepengurusan Golkar hasil munas Riau dengan Surat Keputusan bernomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2016," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam Rapimnas Golkar hasil munas Bali yang diketuai oleh Aburizal Bakrie alias Ical mengumumkan akan mengadakan Munaslub untuk menyelesaikan sengkarut kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut. Sedangkan di sisi lain belum ada legalitas Golkar yang diberikan oleh Menkum HAM baik pihak Ical maupun Agung.

(mdk/rnd)