Hanura tak akan ikut PDIP ajukan hak interpelasi ke Anies-Sandi

Hanura tak akan ikut PDIP ajukan hak interpelasi ke Anies-Sandi. Veri menilai kebijakan Pemprov sudah terlihat jelas berpihak kepada masyarakat. Untuk itu, DPD Hanura DKI tidak akan ikut menggulirkan hak interpelasi terhadap Anies-Sandi.

2018-01-26 13:34:59

Hanura

Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta mengajak partai-partai lain untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hal ini diajukan karena PDIP menganggap kebijakan yang diambil Anies-Sandi melanggar aturan.

Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Veri Yonnefil menilai, 100 hari Anies-Sandi menahkodai ibu kota cukup baik. Capaian-capaian janji kampanye selama Pemilihan Gubernur (Pilgub) sudah dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Kemudian, pembahasan APBD 2018 Rp 77 triliun selesai sesuai jadwal.

Veri menilai kebijakan Pemprov sudah terlihat jelas berpihak kepada masyarakat. Untuk itu, DPD Hanura DKI tidak akan ikut menggulirkan hak interpelasi terhadap Anies-Sandi.

"Kami, tak akan ikut interpelasi. Biarkan Anies-Sandi bekerja," kata Veri di Jakarta Jumat (26/1).

Tetapi jika Anies-Sandiaga menjalankan roda pemerintahan menyimpang, tidak menempati janjinya, dan terus-menerus tabrak aturan, dia menegaskan, Hanura paling depan melakukan kritikan serta hak interpelasi jika diperlukan.

"Fraksi Hanura sangat mendukung semua kebijakan yang betul-betul bersentuhan langsung dengan warga. Tidak hanya pada janji politik," ujar dia.

Dia berpesan nantinya Anies-Sandiaga lebih berhati-hati merencanakan dan mengambil kebijakan. Selain itu, diharapkan dapat dikomunikasikan dengan DPRD.

"Saya rasa ini penting. Anies-Sandi fokus saja bahagiakan warga Jakarta," jelasnya.

(mdk/eko)