Hanura kubu Daryatmo: SK Menkum HAM untuk OSO itu cacat!

Wakil Ketua Umum Partai Hanura kubu Daryatmo, Sudewo mengatakan SK yang diberikan kepada OSO adalah cacat.

2018-01-21 22:31:00

Konflik Hanura

Partai Hanura kubu Daryatmo meminta agar Kementerian Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang telah diberikan kepada kubu Oesman Sapta Odang. Wakil Ketua Umum Partai Hanura kubu Daryatmo, Sudewo mengatakan SK yang diberikan kepada OSO adalah cacat.

"SK Menkum HAM itu cacat. Tidak sah kami sudah konfirmasi ke Kemenkum HAM," kata Sudewo di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu (21/1).

Sudewo menjelaskan, dalam surat yang diajukan kubu OSO ke Kemenkum HAM yang ditandatangani dewan kehormatan tidak dikatakan bahwa Hanura sedang berkonflik.

"Surat dewan kehormatan Hanura itu menyatakan bahwa tidak ada konflik. Padahal 5 januari pagi. Jam 7 pagi kami sudah berkirim surat ke Kemenkum HAM bahwa partai Hanura dalam kondisi konflik. Yaitu langsung dibuktikan dengan rapat dewan pimpinan pusat yang di Ambara," ungkap Sudewo

"Jadi SK ini (Oso) enggak sah," tambah Sudewo.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pengurus DPD dan DPC Partai Hanura kubu Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding melayangkan mosi tidak percaya kepada Ketua Umumnya, Oesman Sapta Odang (OSO). Mereka menggelar Munaslub dan memutuskan melengserkan OSO dari jabatannya. Setelah itu, mereka memilih Daryatmo sebagai Ketua Umum Hanura menggantikan OSO.

Sementara Oso sendiri telah melakukan pemecatan terhadap sejumlah kader yang dinilai membangkang dan tidak tertib termasuk Sudding.

(mdk/rzk)