Hanura Jatim bergolak, 19 pengurus harian di PAW sepihak
Alasannya antara lain ada indikasi politik uang saat musyawarah cabang.
Internal Partai Hanura Jawa Timur terancam pecah. Setidaknya ada dua penyebab. Semua persoalan di tubuh partai besutan Wiranto ini bermuara dari sikap politik Ketua DPD Hanura Jawa Timur, Klana Aprilianto.
Penyebab pertama, pada 22 Juli lalu, Klana diketahui mengirim surat usulan pergantian antar waktu (PAW) ke DPP Partai Hanura Bernomor: SP/93A/DPD.JTM/IX/2016.
Dalam isi surat itu menyebut, Klana akan mem-PAW 19 pengurus harian di antaranya; Sekretaris DPD Idrus Alwi, Bendahara Lukman Hakim Bachmid, Ketua Bapilu DPD Wisnu Wardana, Wakil Ketua DPD Gatot Sutantra dan beberapa nama lain.
Alasannya antara lain ada indikasi politik uang saat musyawarah cabang (Muscab), domisili jauh dari Kantor DPD Hanura di Jalan Citandui, Surabaya dan sering membuat kegaduhan politik yang membuat tidak efektifnya kinerja partai. Namun, menurut Wakil Ketua Korwil Dapil 9 dan 10 DPD Hanura Jawa Timur Lilik Endang Suparni, surat tersebut ditolak oleh DPP.
"Kemudian dikirim surat yang kedua pada 5 September kemarin. Surat kedua itu Bernomor: SP/97A/DPD.JTM/IX/2016 dengan isi yang sama," ungkap Lilik di Kantor DPD Hanura Jawa Timur, Rabu (14/9).
Seharusnya, kata Lilik, PAW dilakukan terlebih dulu melalui rapat Balai Pengurus Harian (BPH). "Jadi tidak bisa PAW itu dilakukan sendiri dengan hanya tanda tangan ketua dan wakil sekretaris. Harus melalui BPH dulu. Pada surat pertama saja sudah ditolak DPP, kok bikin surat lagi," keluh Lilik yang dalam surat tersebut juga terkena PAW.
Lilik juga membantah alasan PAW yang dilakukan Klana terhadap 19 pengurus harian. "Selama ini kinerja kita solid. Baru ada masalah ini saja kita terpecah. Kita juga malu dituduh ada politik uang," ketusnya.
Mantan anggota DPRD Jawa Timur ini juga mengkhawatirkan PAW yang bakal dilakukan itu karena ada pihak-pihak yang sengaja ingin menghancurkan Hanura.
Indikasinya, jelas Lilik, ada beberapa PAC yang gagal berorganisasi justru diangkat menjadi pengurus menggantikan pengurus harian yang lama. Sayang, Lilik menolak menyebut nama orang-orang PAC dari Kota Surabaya yang akan diangkat Klana sebagai pengurus harian tersebut.
"Saya khawatir ada penyusup yang masuk di internal kita dan sengaja ingin menghancurkan partai dari dalam. Mengangkat orang PAC yang gagal menjadi pengurus DPD ini kan nggak bener. Orang gagal kok diangkat di DPD," kata Llik curiga.
Kemudian penyebab kedua, adanya pergantian Ketua DPC, yang disinyalir pesanan. Ini terjadi di Hanura Kediri dan Sumenep, Madura. Alhasil, mereka pun ngeluruh ke Kantor DPD Hanura Jawa Timur untuk meminta penjelasan masalah ini.
Diungkap Sekretaris DPC Kota Kediri, Imam Subekti, dipilihnya Budi Santoso yang direkomendasi Bambang Riyanto selaku Plt Ketua DPC Kota Kediri. "Mestinya pergantian ini harus melalui mekanisme yang benar, yaitu melalui Muscab. Bukan menunjuk orang drop-dropan untuk menjadi ketua," keluh Imam.
"Saya tidak tahu, apakah ini (Budi Santoso) drop-dropan dari DPD atau DPP, makanya saya ke sini (DPD Hanura Jatim) untuk menanyakan masalah ini. Apakah mekanisme pemilihan ketua sudah diganti? Ini kan aneh," tandasnya.
Sayang, kedatangan beberapa orang dari DPC Hanura Kediri ini tidak disambut sang ketua. Sebab saat ini, Klana Aprilianto tengah berada di Jakarta. (ma)
(mdk/eko)