Hanafi Rais sebut pemerintahan Jokowi gagal dalam tiga hal

Hanafi mengatakan, dirinya mengklaim bahwa masalah tersebut berbeda dengan intoleransi. Namun para pihak harus memandang dari permasalahan dasar yakni ekonomi.

2017-12-30 07:42:00

Presiden Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menilai saat ini mulai muncul populisme Islam di mana dipicu oleh kondisi ekonomi di Indonesia yang tak kunjung membaik. Populisme Islam tersebut pun identik dengan aksi massa turun ke jalan menyuarakan sesuatu.

"Tentu ada alasan kenapa muncul sentimen populisme Islam. Saya meyakini ada hal yang menyebabkan itu yakni masyarakat kelas bawah memiliki kegelisahan terkait kondisi sosial ekonominya," katanya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (30/12).

Menurut anak Amien Rais ini, kondisi ekonomi yang mengkhawatirkan tersebut dapat terlihat dari berbagai hasil survei yang digelar sejumlah lembaga. "Itu selalu masalah yang masyarakat hadapi top three yaitu lapangan kerja susah, harga kebutuhan pokok tinggi, dan daya beli menurun. Baru kerukunan dan sebagainya," ujarnya.

Hanafi menilai, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo kehidupan ekonomi rakyat belum bisa dirasakan semua. Sehingga munculnya gelombang populisme Islam yang menjadi saluran untuk menyuarakan keadilan.

"Jadi kalau bicara ini masalah ekonomi makin susah, jadi memahaminya gampang, sejak pemerintah ini dilantik banyak masalah ekonomi impact nya langsung ke dompet masyarakat," jelasnya.

"Sehingga ketika ada gelombang gerakan katakanlah populisme islam jadi sebuah saluran yang tidak berhenti di sini saja, artinya pemerintah Jokowi ini gagal dan belum memuaskan dalam tiga hal tadi itu, maka gelombang populisme itu terus muncul," sambungnya.

Hanafi mengatakan, dirinya mengklaim bahwa masalah tersebut berbeda dengan intoleransi. Namun para pihak harus memandang dari permasalahan dasar yakni ekonomi.

"Saya mengajak kita harus ingat dulu masalah dasarnya apa, kita tidak boleh mempersoalkan pribumi dan non pribumi, Muslim dan non muslim, dan pancasila dan non Pancasila, itu adalah permukaan. Tapi yang sekarang adalah ekonomi," pungkas mantan anak ketua MPR itu.

(mdk/fik)