Hamdan Zoelva diisukan gantikan HM Prasetyo, NasDem ngaku tak tahu
Kendati Prasetyo diganti, NasDem mengaku hanya pasrah.
Isu reshuffle Kabinet Kerja jilid II semakin berhembus kencang. Mulai dari manuver Partai Amanat Nasional (PAN) yang berharap dapat duduk di pemerintahan, sampai muncul sejumlah nama baru yang bakal menempati posisi strategis.
Salah satu yang paling santer terdengar pergantian posisi Jaksa Agung dari tangan HM Prasetyo. Beredar informasi, calon penggantinya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva yang akan dipercaya pemimpin Korps Adhyaksa.
Terkait kabar yang beredar, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Nining Indra Saleh mengakui tak mengetahuinya.
"Saya enggak tahu, belum dengar. Kita enggak pernah membahas itu," kata Nining saat dihubungi merdeka.com, Jumat (6/11).
Nining juga beranggapan, keputusan reshuffle sepenuhnya hak Presiden Joko Widodo. Sejak awal bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), partainya mendukung pemerintah tanpa mengharap imbalan.
"Itu kan hak prerogatifnya presiden. Pokoknya kami NasDem, kalau itu hak prerogatif presiden. Kita juga sejak awal koalisi kita tanpa syarat. Pokoknya itu diserahkan sepenuhnya," tuturnya.
Nining juga tak bisa menilai kualitas Hamdan. Sejauh ini dia tak kenal Hamdan lebih dekat.
"Kalau pandangan kan bisa dari berbagai segi. Saya enggak berhak menilai. Karena saya tidak begitu mengenal Pak Hamdan. Hanya mengenal dia sebagai ketua MK, itu saja. Tapi saya kira itu merupakan kewenangan dari Bapak Presiden," jelasnya.
Hamdan tak hanya diplot mengisi posisi Jaksa Agung, namanya juga disebut bakal diangkat Jokowi sebagai Mensesneg menggantikan Pratikno.
Nama lain yang disebut-sebut akan masuk radar Istana sebagai calon Jaksa Agung adalah Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang. Nama Teras Narang kabarnya disodorkan oleh PDIP.
Teras Narang dinilai tepat diangkat jadi Jaksa Agung karena dia memiliki pengetahuan kuat soal hukum. Pada pembentukan kabinet setahun lalu, Teras Narang menjadi salah satu kandidat Menteri Hukum dan HAM.
Baca juga:
Prasetyo bantah tetapkan tersangka bansos usai namanya disebut Gatot
Kecurigaan Paloh ada musuh dalam selimut di pemerintahan Jokowi
Kader yang terlibat hukum pilihannya berhenti atau diberhentikan
NasDem: Sumbangan terbesar dari Ketua Umum
Tidak ada lobi kasus bansos di DPP NasDem