Gubernur Papua Usulkan Pembangunan PLBN dan PLBLN, Perkuat Beranda Depan Negara
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengusulkan pembangunan PLBN dan PLBLN di wilayahnya kepada Komisi II DPR RI, menekankan pentingnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang strategis.
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri secara resmi mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, serta Pos Lintas Batas Laut Negara (PLBLN) di Kota Jayapura. Usulan strategis ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Negara Komisi II DPR RI di Jakarta.
Fakhiri menegaskan bahwa pembangunan kedua pos lintas batas ini memiliki peran krusial dalam memperkuat pelayanan lintas batas di Papua. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan wilayah perbatasan, baik darat maupun laut, demi menjaga kedaulatan negara.
Menurutnya, kawasan perbatasan Papua tidak lagi seharusnya dipandang sebagai wilayah terluar yang tertinggal. Sebaliknya, wilayah ini harus diposisikan sebagai beranda depan negara yang memiliki nilai strategis tinggi dalam menjaga kedaulatan, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pentingnya Pembangunan PLBN dan PLBLN Papua
Gubernur Fakhiri menggarisbawahi bahwa arah pembangunan kawasan perbatasan harus mengalami pergeseran paradigma. Dari pola inward looking, pembangunan harus beralih menjadi outward looking, yang berorientasi ke luar.
Perubahan ini diharapkan akan menjadikan wilayah perbatasan mampu tumbuh sebagai simpul pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Selain itu, kawasan perbatasan juga akan berfungsi sebagai pusat interaksi lintas negara dan simbol nyata kehadiran negara di garis depan.
Pembangunan PLBN Waris dan PLBLN Jayapura akan menjadi fondasi penting untuk mewujudkan visi ini. Fasilitas tersebut akan memfasilitasi pergerakan barang dan orang secara legal, sekaligus mencegah aktivitas ilegal yang merugikan.
Program dan Isu Strategis Kawasan Perbatasan
Pemerintah Provinsi Papua telah aktif melaksanakan berbagai program koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan. Upaya ini mencakup penyediaan perumahan bagi masyarakat eks pelintas batas atau repatrian.
Selain itu, telah dilakukan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) untuk Kabupaten Keerom, serta rapat koordinasi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan. Kajian pengembangan potensi wilayah perbatasan, termasuk rencana pembangunan pasar perbatasan, juga menjadi fokus utama.
Dalam bidang penegasan dan pengamanan batas wilayah negara, pemerintah daerah juga melaksanakan sosialisasi aturan lintas batas darat dan laut. Program joint verification pelintas batas serta pemeliharaan pilar batas RI–Papua Nugini juga terus dilakukan untuk memastikan integritas wilayah.
Pada rapat tersebut, Fakhiri juga memaparkan sejumlah isu strategis yang dihadapi kawasan perbatasan. Isu-isu tersebut meliputi kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan, keterisolasian dan ketertinggalan wilayah, persoalan hak ulayat dan batas negara, serta pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal.
Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih rendah, serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal, juga menjadi perhatian serius. Sebagai arah kebijakan ke depan, Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah.
Penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi juga menjadi prioritas. Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan pariwisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, layanan sosial dasar, penguatan keamanan, identitas nasional, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara juga terus didorong.
Sumber: AntaraNews