Golkar akhirnya putuskan gelar Munaslub, paling lambat Juni 2016

Munaslub harus mendapat legal standing yakni SK Menkum HAM untuk menentukan Munas Bali atau Riau yang menyelenggarakan.

2016-01-25 16:12:23

Partai Golkar

Setelah melalui perdebatan di antara Ketua DPD I, Rapimnas DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) akhirnya mempunyai keputusan soal Munaslub. Munaslub akan diselenggarakan selambat-lambatnya pada Juni 2016.

"Akhirnya diputuskan hasil lobi ini bahwa Rapimnas menyetujui Munaslub dengan berpijak kepada keputusan hukum," kata Waketum Nurdin Halid di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

DPD I lobi dengan Ical berjalan sekitar 30 menit. Tak lama, para ketua DPD I keluar dan menyampaikan hasil keputusan. Mereka sepakat, Munaslub harus mendapat legal standing yakni SK Menkum HAM untuk menentukan apakah Munas Bali atau Riau yang menyelenggarakannya.

"Harus ada legal standing yang dikeluarkan. Waktu dan tempat selambat-lambatnya bulan Juni 2016 sebelum puasa," jelas mantan Ketum PSSI ini.

Sebelumnya diberitakan, mayoritas Ketua DPD I Golkar berbondong-bondong menemui Ketua Umum Aburizal Bakrie untuk membahas Munaslub. Sebab dalam rapa Komisi A, mayoritas anggota menolak DPP Golkar Bali menggelar Munaslub seperti yang diinginkan Ketua Umum Aburizal Bakrie.

"Kita kembalikan ke forum lobi, Ketua DPD 1 bertemu dengan Ketua Umum, dan hasilnya akan diumumkan di paripurna," putus Nurdin Halid ketika menghentikan sementara sidang di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Ada banyak alasan yang mendasari penolakan DPD I ini, di antaranya adalah keputusan hukum yang sebentar lagi dipegang yaitu SK Mahkamah Agung (MA), legal standing Munaslub, legal standing Munas Ancol, dan sebagiannya.

Wacana Munaslub ibarat lempar bola api. Aburizal Bakrie menginstruksikan Munaslub namun tetap berdasarkan pada putusan Rapimnas. Di luar dugaan, mayoritas DPD I menolak adanya Munaslub dengan alasan-alasan di atas.

(mdk/eko)