Gerindra Minta Pemerintah Tak Hamburkan Duit Utang Demi Pilpres 2019

Politikus Partai Gerindra Heri Gunawan meminta rezim Joko widodo atau Jokowi menghentikan klaim bahwa utang luar negeri pemerintah selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan produktif.

2019-02-07 21:05:00

Jokowi

Politikus Partai Gerindra Heri Gunawan meminta rezim Joko widodo atau Jokowi menghentikan klaim bahwa utang luar negeri pemerintah selama ini digunakan untuk membiayai kegiatan produktif.

Pernyataan Heri merujuk pada kritik ekonom Faisal Basri yang menyebut utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai, yakni sebesar Rp 336 triliun.

Di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun. Sementara infrastruktur yang masuk dalam kategori capital berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun.

"Selama ini utang pemerintah dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ternyata utang untuk gaji pegawai justru jauh lebih besar. Pemerintah harus jujur dan jelaskan hal ini kepada rakyat," kata Heri dalam keterangannya, Kamis (7/2).

Heri sangat prihatin, fakta bahwa utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai. Seharusnya, kata Heri, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk bayar gaji.

"Situasi ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai skala prioritas menggunakan dana utang," kata anggota Komisi IX DPR ini.

Heri menambahkan, situasi ini semakin memprihatinkan karena pemerintah terus menaikkan gaji PNS dan tunjangan untuk TNI-Polri. Pemerintah juga menjanjikan gaji untuk kepala desa dan aparat desa, sementara dananya dari utang.

"Jangan sampai untuk kepentingan elektoral pemerintah menghamburkan dana utang hanya untuk belanja pegawai. Kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi capres. Ini Republik bukan kerajaan," tegas Heri.

(mdk/rnd)