LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. POLITIK

Fadli Zon tegaskan hak angket e-KTP masih sebatas wacana

Fadli Zon tegaskan hak angket e-KTP masih sebatas wacana. Fadli mengaku baik dirinya maupun partai belum menentukan sikap. Lebih lanjut ia mengatakan, perlu ada sebuah analisa soal perlu atau tidaknya hak angket tersebut.

2017-03-17 17:37:25
Fadli Zon
Advertisement

Kontroversi penggunaan hak angket kasus e-KTP terus menuai cibiran. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai usulan tersebut hanyalah sebatas wacana.

"Belum ada ya. Belum ada yang bergerak juga, Itu kan hak anggota ya. Semuanya masih wacana. Kita harus lihat apa memang diperlukan atau tidak," ungkap Fadli saat berada di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (17/3).

Fadli mengaku baik dirinya maupun partai belum menentukan sikap. Lebih lanjut ia mengatakan, perlu ada sebuah analisa soal perlu atau tidaknya hak angket tersebut.

"Kita lihat minggu depan ya. Kan ini baru pembukaan masa sidang. Baru wacana yang dilontarkan beberapa orang termasuk Fahri Hamzah," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan penggunaan hak angket kasus e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat negara, petinggi partai politik dan anggota-anggota dewan. Menurut Fahri, hak angket dibutuhkan untuk menggali keterangan soal kronologis masuknya nama-nama tokoh politik dalam berkas dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri.

"Menurut saya itu perlu ada klarifikasi terbuka, yaitu tentang bagaimana caranya nama-nama itu masuk dalam list dan apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/3).

Baca juga:
Dianggap bohong soal kasus e-KTP, Setnov dilaporkan ke MKD
PKB minta Fahri Hamzah undang fraksi jelaskan usulan angket e-KTP
Istana sebut Jokowi belum ada pembicaraan revisi UU KPK dengan DPR
Pimpinan DPR soal hak angket e-KTP: Yang diangket & dikritisi siapa?
Pimpinan DPR soal revisi UU KPK: Jalannya terjal, mendaki & berliku
Setya Novanto: Saya belum lihat urgensi hak angket e-KTP

Advertisement
(mdk/eko)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.