Fadli Zon soal Insiden Listrik Padam: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Politikus Gerindra itu menambahkan, masyarakat sangat dirugikan dengan pemadaman berjam-jam tersebut. Dia berharap Presiden Jokowi bersikap tegas pada Plt Dirut PLN, Sripeni Intan Cahyani, sebab tidak cukup dengan meminta maaf saja.
Jakarta dan sejumlah wilayah di Jabar dan Banten gelap gulita setelah listrik padam pada Minggu (5/8) siang kemarin. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menilai harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa itu tidak saling lempar tanggung jawab.
"Menurut saya harus ada orang yang bertanggung jawab. Orang itu mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaannya, kan diberi amanah untuk itu," kata Fadli saat sampai gedung DPR/MPR Nusantara III, Jakarta Pusat, Senin (5/8).
Dia menilai peristiwa itu sangat merugikan banyak pihak. Apalagi, banyak tempat usaha bergantung pada operasional listrik.
"Kerugian material, kerugian nonmaterial, kerugian waktu, dan juga apalagi di bidang usaha," jelasnya.
Politikus Gerindra itu menambahkan, masyarakat sangat dirugikan dengan pemadaman berjam-jam tersebut. Dia berharap Presiden Jokowi bersikap tegas pada Plt Dirut PLN, Sripeni Intan Cahyani, sebab tidak cukup dengan meminta maaf saja.
"Harus dipanggil, ini kan kalau penyelenggaranya heran gimana rakyat, saya kira harus kaya sebutkan tadi harus ada yang bertanggung jawab," tegas Fadli.
"Kalau ada perbaikan kan pasti diberitahu dong misal jauh-jauh hari, kalau ada perbaikan ini akan dimatikan listrik se-Jawa dari jam sekian sampai jam sekian, masyarakat kan bisa antisipasi. Ini kan enggak ada itu semua," ucapnya.
Reporter Magang: Chicilia Inge
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Polri Gandeng PLN Dalami Faktor Penyebab Listrik Padam
Dampak Mati Listrik, Sekolah Pulangkan Murid Lebih Awal
Pengusaha Mal: Seumur-umur Baru Kali Ini Listrik PLN Padam Total
Listrik Mati, APJII sebut Kerugian Ekosistem Internet Lebih Besar daripada PLN
5 Kebakaran Terjadi Saat Listrik Padam di Jakarta dan Tangerang
Listrik Padam 9 Jam, Pemerintah Bakal Gelar Rapat Internal Kabinet