Fadli Zon Nilai Akuisisi Freeport Kebijakan Sontoloyo, Ini Tanggapan PDIP

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai pihak yang mengkritik langkah pemerintah atas divestasi PT Freeport tidak siap terhadap kemajuan.

2018-12-22 21:40:16

PDIP

Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiana, Fadli Zon mengkritik keras langkah pemerintah atas divestasi saham PT Freeport. Fadli menganggap langkah pemerintah merupakan kebijakan sontoloyo.

Dikritik seperti itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai pihak yang mengkritik langkah pemerintah atas divestasi PT Freeport tidak siap terhadap kemajuan.

"Ketika itu justru dikritik menunjukan bahwa mereka belum siap dengan narasi terhadap hal-hal yang positif yang menjadi keberhasilan Pak Jokowi. Sehingga mereka hanya melakukan mencela, mencela dan mencela. Itu yang dinilai oleh rakyat," kata Hasto di posko pemenangan TKN, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12).

Sementara menurut Fadli, pemerintah Indonesia tidak perlu membeli saham Freeport dengan alasan tambang yang seelumnya didominasi kepemilikannya oleh Amerika itu akan habis masa kontrak tahun 2020.

"Jadi mestinya kita tunggu, wong Freeport itu akan habis (kontraknya) 2021. Kan pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019, untuk apa kita membeli saham milik kita sendiri," kata Fadli.

Fadli menilai apa yang dilakukan pemerintah tersebut sebuah langkah yang salah kaprah. Seolah-olah membangun nasionalisme, padahal yang dilakukan adalah membangun utang baru yang besar. Menurutnya, kebijakan tersebut sebagai langkah sangat merugikan kepentingan nasional.

"Saya tidak menyebut pengambilalihan, tapi menurut saya ini betul-betul satu kebijakan sontoloyo," tandasnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pemerintah seharusnya tinggal menunggu saja hingga kontrak selesai. Sehingga tidak perlu mengeluarkan uang puluhan triliun dengan cara berutang.

"Tunggu saja waktunya 2 tahun lagi selesai, kita gratis kok. Freeport akan kembali kepada kita dengan gratis. Untuk apa ngeluarin sampai puluhan triliun, berutang kalau tidak salah sampai Rp 55 triliun. Mengambil alih dengan utang, ini kebijakan sontoloyo," tandasnya.

(mdk/ray)