Fadli Zon klaim dapat info dari pimpinan KPK lama kalau Ahok korupsi

Fadli melihat KPK saat ini masih tebang pilih. Ahok diduga terlibat kasus Sumber Waras.

2016-03-01 18:35:58

Korupsi Sumber Waras

Wakil Ketua DPR Fadli Zon minta KPK untuk berlaku adil dan tidak tebang pilih dalam melakukan pemberantasan korupsi. Pernyataan itu terkait ucapan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan yang menyatakan sulit meningkatkan kasus Sumber Waras dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Fadli Zon mengklaim berdasarkan informasi yang didapat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Saya mendapat informasi dari pimpinan lama (KPK) dalam kasus sudah pasti ada tindak pidana korupsi secara informal disampaikan kepada saya tapi kemudian keburu terjadi transisi pada pimpinan yang baru ini. Nah pimpinan yang baru belum mengambil suatu tindakan atas kasus yang diduga dilakukan Gubernur saudara Ahok," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).

Fadli melihat KPK saat ini masih tebang pilih. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai KPK di bawah pimpinan yang baru tidak melanjutkan kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang melibatkan Ahok.

"Kan BPK juga sudah menemukan penyimpangan. Harusnya KPK jangan tebang pilih dalam menangani suatu kasus. Jangan satu diangkat satu dilindungi, enggak boleh tebang pilih," tegas Fadli.

Mengenai kasus RS Sumber Waras, hingga saat ini KPK belum menemukan adanya indikasi korupsi dalam kasus pembelian lahan rumah sakit itu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Jadi saya kira perlu KPK mendudukkan atau menjelaskan karena saya mendapat informasi tadi dari salah seorang komisioner dia menyampaikan sudah pasti kena," tandasnya.

Seperti diketahui, kasus yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar itu pada anggaran APBD Perubahan 2014. Pimpinan DPRD memastikan ada indikasi dalam proyek ini dan melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

(mdk/eko)