Fadli Zon khawatir Koopssusgab TNI bermasalah jika tak ada UU

"Payung hukumnya ya harusnya Undang-undang. Jadi saya kira tunggu Undang-undang saja jadi dulu," ucap Fadli.

2018-05-18 20:36:25

Revisi UU Terorisme

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku khawatir apabila pelibatan TNI dalam Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) untuk penanganan kasus terorisme akan bermasalah apabila tidak diatur dalam aturan hukum yang berlaku.

Dia berpendapat, TNI memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda dari kepolisian terutama dalam hal penanganan kasus terorisme.

"Akan bermasalah di dalam prakteknya di lapangan. Dan itu menurut saya malah merugikan di dalam penanganan terorisme," kata Fadli di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Oleh sebab itu, dia meminta kepada pemerintah untuk tidak terburu-buru melibatkan TNI dalam penanganan kasus terorisme. Apalagi jika payung hukum untuk mengatur pelibatan TNI itu belum disahkan.

"Payung hukumnya ya harusnya Undang-undang. Jadi saya kira tunggu Undang-undang saja jadi dulu," ucap Fadli.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengaktifkan Koopssusgab TNI untuk memberantas teroris di segala penjuru Indonesia.

"Sudah direstui oleh Presiden, dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di komplek Istana Negara.

Menurut Moeldoko, Koopssusgab saat ini sudah berjalan‎ dan di dalamnya memiliki pasukan khusus terbaik dari prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.

"‎Mereka setiap saat bisa digerakkan ke penjuru, kemanapun dalam tempo yang secapat-cepatnya, tugasnya seperti apa, akan dikomunikasikan antara Kapolri dan Panglima TNI," ujar Moeldoko.

Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com

(mdk/ded)