Fadli Zon Harap Moderator Debat Capres Netral

Fadli Zon Harap Moderator Debat Capres Netral. Menurutnya para moderator juga harus memiliki independensi. Serta juga bisa menjadi fasilitator murni dan adil dalam pembagian waktu.

2018-12-28 16:47:14

Fadli Zon

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunjuk Ira Koesno dan Imam Priyono sebagai moderator untuk debat Pilpres 2019. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon berharap moderator debat nantinya bisa bersikap netral.

"Jangan sampai moderator ini (debat) punya pikiran politik begitu ya, jadi harus mereka-mereka yang betul-betul netral," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/12).

Menurutnya para moderator juga harus memiliki independensi. Serta juga bisa menjadi fasilitator murni dan adil dalam pembagian waktu.

"Mungkin kalau waktu sekarang orang bisa melihat secara langsung. Tetapi di dalam penggunaan diksi dan sebagainya atau juga komentar jadi jangan kelihatan nanti tidak netral," ungkapnya.

Diketahui, Ira Koesno dan Imam Priyono terpilih menjadi moderator tahap pertama debat Pilpres 2019, pada 17 Januari 2019. Penunjukan keduanya sudah disepakati oleh masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Moderator debat pertama akan dimoderatori Ira Koesno dan Imam Priyono," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (28/12).

Untuk jadwal debat, KPU sudah memutuskan debat pertama pada 17 Januari 2019. Satu bulan kemudian, yakni 17 Februari 2019 dijadwalkan sebagai debat kedua. Debat ketiga pada 17 Maret 2019, debat keempat pada 30 Maret 2019.

Sementara debat kelima, KPU masih belum memutuskannya hingga kini. "Jadwal debat kelima nanti kami diskusikan lagi," kata dia.

Untuk tema, debat pertama tentang hukum, HAM, korupsi, terorisme. Debat kedua tentang energi dan pangan, SDA dan lingkungan hidup, infrastruktur. Debat ketiga tentang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan.

Untuk debat keempat tentang ideologi, pemerintahan, hankam, hubungan internasional. Terakhir tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, perdagangan dan industri.

(mdk/eko)