Fadli Zon dukung usulan Fahri Hamzah soal hak angket kasus e-KTP

Fadli menjelaskan, hak angket bisa terealisasi asal nama-nama anggota DPR yang disebut dalam persidangan mendukung. Namun, kata dia, hak angket bisa terwujud asalkan mendapatkan dukungan dari 25 anggota DPR minimal dari dua fraksi dan juga harus disetujui oleh 50 persen plus 1 anggota DPR yang hadir di rapat paripurna.

2017-03-13 20:15:00

E-KTP

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung usulan penggunaan hak angket terhadap pemerintah untuk menyelidiki kasus korupsi e-KTP. Usulan hak angket sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Sebagai usul bagus-bagus saja," kata Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3).

Fadli menjelaskan, hak angket bisa terealisasi asalkan nama-nama anggota DPR yang disebut dalam persidangan mendukung. Namun, kata Fadli, hak angket bisa terwujud asalkan mendapatkan dukungan dari 25 anggota DPR minimal dari dua fraksi dan juga harus disetujui oleh 50 persen plus 1 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.

"Tergantung mereka. Bisa saja, maksudnya untuk mengoreksi sistem kinerja juga. Bagaimana sejauh ini, masalah, dakwaan ini kan baru sepihak. Saya kira itu (kasus e-KTP) perlu diperdalam lah," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berpendapat kasus e-KTP ada kejanggalan. Sebab, kasus tersebut terjadi pada tahun 2009 namun baru kembali ramai dalam beberapa hari terakhir. Terlebih, Fadli menambahkan pada tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan tidak ada keuangan negara yang dirugikan dalam kasus e-KTP.

"Ini perlu dipelajari sebenarnya sumber informasi yang benar atau yang tepat darimana sehingga tak ada orang yang dirugikan," katanya.

Selain itu, Fadli menyoroti bocornya nama-nama dalam dakwaan ke publik sebelum persidangan digelar. Sebab, hal ini bisa merugikan bagi nama-nama yang disebutkan dalam persidangan apabila nantinya mereka tak terbukti ikut menikmati proyek e-KTP yang telah menetapkan dua tersangka tersebut.

"Ini kan belum apa-apa dakwaannya sudah bocor dan tentu kebocoran itu menimbulkan dampak kehebohan. Saya kira kita harus prudent lah dalam hukum," ujarnya.

(mdk/msh)