Dukung eks koruptor tak jadi caleg, PKB tanda tangan pakta integritas dengan Bawaslu

Dukung eks koruptor tak jadi caleg, PKB tanda tangan pakta integritas dengan Bawaslu. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyambut positif sistem sosialisasi pengawasan ini.

2018-07-04 17:05:56

Bawaslu

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan Sosialisasi Pengawasan Pencalonan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 ke markas DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta Pusat, Rabu (4/6). Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyambut positif sistem sosialisasi pengawasan ini.

"Ini sosialisasi sistem pengawasan partai yang harus dilakukan menurut Bawaslu. Kita lebih banyak mendengar apa yang menjadi komitmen, cara kerja lalu kewajiban kewajiban PKB, kewajiban. kewajiban Bawaslu sehingga Pemilu ini harus terbuka, adil, jujur," kata Cak Imin di markas PKB.

Dia menambahkan, independensi penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menjadi syarat awal supaya melaksanakan Pemilu dengan fair. Contohnya pada daerah pemilih tetap (DPT) yang berubah dan harus dikontol KPU.

"Tapi munculnya DPT ganda, pemilih ganda, pemilih 101 persen 110 persen ada. Di Sampang itu ada 120 persen pemilihnya. Berarti kan jumlah penduduknya bertambah. itu kan memang kontrolnya ada. Harus berkomitmen untuk mengubah itu semua terutama DPT ganda," ujarnya.

PKB siap bekerja ksama mengawasi Pemilu dan PKB mendorong Bawaslu kerjasama dengan seluruh partai. Termasuk membina dan mengoptimalkan peran saksi dalam penghitungan suara.

"Kedua sesuai dengan komitmen Bawaslu, PKB mendukung fakta integritas yang diserukan oleh Bawaslu," tukas Cak Imin.

Di kesempatan sama, Ketua Bawaslu Abhan berterima kasih karena PKB mendukung sosialisasi Bawaslu. PKB sendiri telah menandatangani pakta integritas yang digagas Bawaslu.

"Terima kasih pak Ketum, saya kira kawan kawan media hari ini menyaksikan bahwa PKB menandatangani pakta integritas bahwa ketika proses pencalonan tidak akan mencalonkan calon yang berurusan dengan hukum yaitu korupsi, narkotika dan kejahatan seksual dan terorisme dan proses pencalonan ini tidak terjadi money politik, politisasi SARA dan black campaign," tutur Abhan.

Adapun isi pakta integritas tersebut ialah Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai peserta Pemilu 2019 berkomitmen untuk :

1. Memegang teguh Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

2. Memelihara Persatuan dan kesatuan bangsa serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019 secara demokratis, jujur, adil dan bermartabat

4. Tidak meminta imbalan kepada calon anggota DPR dan DPRD serta calon Presiden dan Wakil Presiden

5. Tidak mencalonkan anggota DPR, DPRD atau Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan atau terlibat tindak pidana :

a. Korupsi
b. Narkotika dan obat obat terlarang
c. Terorisme
d. Kejahatan Seksual

6. Tidak melakukan praktek politik uang (money politik)

7. Tidak melakukan suap, memanfaatkan, dan atau mempengaruhi penyelenggara

8. Tidak melakukan Black campaign dan politisasi SARA dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019

(mdk/gil)