DPRD Soroti Penolakan Wali Murid, Minta Evaluasi Menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis di Serang
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Serang menuai sorotan DPRD setelah penolakan wali murid dan isu keracunan. Evaluasi menyeluruh diminta, ada apa sebenarnya?
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul menyusul banyaknya penolakan dari sejumlah wali murid di Serang, Banten, terhadap program pemerintah pusat tersebut. Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menyatakan pentingnya menanggapi aspirasi masyarakat.
Muji Rohman menjelaskan bahwa penolakan wali murid ini didasari berbagai alasan, termasuk kekhawatiran akan kualitas makanan dan merasa tidak pantas menerima bantuan. Ia menegaskan bahwa hak untuk menolak program tersebut harus dihormati. Pihak DPRD akan terus memantau perkembangan di lapangan.
Untuk menindaklanjuti penolakan tersebut, Muji Rohman menyarankan agar orang tua yang tidak setuju dapat membuat surat pernyataan resmi. Hal ini bertujuan agar tidak ada pemaksaan dalam penerimaan Program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi semua pihak.
Sorotan DPRD Terhadap Penolakan Wali Murid
Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menanggapi serius fenomena penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh sebagian wali murid. Menurutnya, penolakan ini merupakan hak sah masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa mampu atau memiliki alasan lain. "Kami menyikapi banyaknya keracunan dan adanya penolakan karena merasa mampu dan tidak pantas," ujar Muji Rohman di Serang, Kamis.
Muji menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis ini tidak memiliki klasifikasi khusus untuk masyarakat mampu atau tidak mampu. Namun, di lapangan, ada orang tua yang merasa tidak pantas menerima bantuan. "Kalau memang menolak, maka jangan dipaksakan," tegasnya, menekankan pentingnya tidak ada paksaan dalam implementasi program ini.
Ia menyarankan agar wali murid yang menolak dapat membuat surat pernyataan resmi. Langkah ini akan menjadi bukti formal penolakan mereka terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, diharapkan tidak ada kesalahpahaman atau paksaan di kemudian hari terkait partisipasi dalam program tersebut.
Kualitas dan Keamanan Pangan Program Makan Bergizi Gratis Jadi Prioritas
Selain penolakan, DPRD juga menyoroti masalah kualitas dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Kasus keracunan yang sempat terjadi menjadi perhatian utama. Muji Rohman menilai bahwa langkah guru mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa dirasa kurang memadai sebagai antisipasi.
Muji menegaskan pentingnya melibatkan tenaga ahli untuk memastikan standar gizi dan kelayakan konsumsi. "Antisipasi keracunan itu ada dorongan dari DPRD dan juga dari guru yang mencicipi, namun hal itu memang dirasa kurang pas," kata Muji. Ia mendorong pemerintah agar melibatkan ahli gizi dalam pengawasan makanan.
Kehadiran ahli gizi sangat krusial untuk mengevaluasi kandungan nutrisi dan kebersihan makanan. Dengan demikian, setiap makanan yang didistribusikan dalam Program Makan Bergizi Gratis dapat dipastikan aman dan sesuai standar. Hal ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus keracunan di masa mendatang.
Kendala Teknis Distribusi dan Beban Guru
Persoalan teknis di lapangan juga menjadi perhatian serius DPRD Kota Serang terkait Program Makan Bergizi Gratis. Muji Rohman mengungkapkan bahwa proses distribusi makanan dari dapur penyedia ke siswa memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa mencapai satu jam. Durasi ini berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti penurunan kualitas makanan.
Selain itu, beban pembagian makanan saat ini masih dilimpahkan kepada para guru di sekolah. "Dapur penyedia ini hanya mengantar saja, sementara yang membagikan itu guru," jelas Muji. Situasi ini menambah tugas guru yang seharusnya fokus pada kegiatan belajar mengajar.
Muji juga menyoroti perbedaan kemampuan siswa dalam mengambil makanan. Anak-anak SMP hingga SMA mungkin bisa membawa sendiri, tetapi anak TK dan SD tidak bisa. "Ini juga perlu didiskusikan kembali," katanya, menunjukkan perlunya solusi distribusi yang lebih efektif dan tidak membebani guru serta mempertimbangkan usia siswa.
Koordinasi Program MBG yang Belum Optimal
DPRD Kota Serang menyayangkan kurangnya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Muji Rohman mengungkapkan bahwa dalam rapat pembahasan masalah ini, perwakilan langsung dari penanggung jawab program MBG di Kota Serang tidak diundang. Situasi ini menghambat penyelesaian keluhan yang muncul.
Ketiadaan penanggung jawab program dalam rapat menyebabkan keluhan dan masukan dari DPRD serta masyarakat belum dapat ditangani secara efektif. Padahal, kehadiran mereka sangat penting untuk mendapatkan informasi langsung dan mencari solusi bersama. Koordinasi yang baik adalah kunci keberhasilan program.
Muji berharap ke depannya, semua pihak terkait, terutama penanggung jawab Program Makan Bergizi Gratis, dapat hadir dalam setiap pembahasan. Hal ini penting untuk memastikan setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat. Transparansi dan komunikasi yang terbuka akan memperkuat implementasi program ini.
Sumber: AntaraNews