DPR undang KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan Kemendagri bahas persiapan Pemilu

Kepada KPU dan Bawaslu, pihaknya ingin memastikan persiapan Pemilu telah disiapkan sesuai aturan, yakni UU Pilkada, UU Pemilu, PKPU dan Perbawaslu. Juga kepada Kemenpan RB untuk menjamin Aparatur Sipil Negara (ASN) netral saat Pilkada dan Pemilu Serentak berlangsung.

2017-11-30 16:05:23

Pilkada Serentak

Komisi II DPR menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TNI, dan Polri. Rapat itu membahas persiapan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 mendatang.

"Yang akan dibahas adalah tentang kesiapan semua pihak menyongsong persiapan pilkada serentak di 171 daerah tahun 2018 dan pelaksanaan pilpres dan pileg," kata Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11).

Selain persiapan, Amali menjelaskan, rapat tersebut juga membahas antisipasi dari potensi kerawanan saat Pilkada dan Pemilu Serentak. Tujuannya agar kontestasi pemilu berjalan sukses.

"Kami memastikan apa yang disiapkan penyelenggara sesuai dengan aturan yakni undang-undang pilkada dan pemilu," ujarnya.

Kepada KPU dan Bawaslu, pihaknya ingin memastikan persiapan Pemilu telah disiapkan sesuai aturan, yakni UU Pilkada, UU Pemilu, PKPU dan Perbawaslu.

"Ingin memastikan apa yg sudah disiapkan oleh penyelenggara sudah sesuai dengan aturan. Aturan yg dimaksud adalah UU, UU pilkada maupun UU tentang Pemilu," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, Komisi II juga akan menanyakan soal langkah Kemenpan RB untuk menjamin Aparatur Sipil Negara (ASN) netral saat Pilkada dan Pemilu Serentak berlangsung.

"Adapun kehadiran dari Kemenpan-RB kami ingin memastikan kesiapan dari Kemenpan-RB terhadap suatu kerawanan yg dianggap signifikan dalam pelaksanaan Pilkada adalah tentang netralitas ASN," tutur Amali.

(mdk/lia)