DPR minta Presiden Jokowi evaluasi kinerja Menteri Rini
Kalau kita melihat dari Kementerian BUMN, menurut saya banyak hal-hal yang harus dibenahi.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno buruk. Bahkan, Agus meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasinya.
"Yang harus juga ditekankan kepada Pak Jokowi masalah Menteri BUMN yang sekarang ini menurut saya kurang memenuhi kaedah-kaedah good coorporate governance. Namun kalau kita melihat dari Kementerian BUMN, menurut saya banyak hal-hal yang harus dibenahi, banyak hal-hal yang harus dilaksanakan," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).
Lantaran tidak memiliki gaya kepemimpinan yang cakap, lanjut Agus, sejumlah perusahaan pelat merah kini menunjukkan kinerja yang buruk. Salah satunya Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tak bisa berkinerja dengan baik. Padahal Bulog menjadi penyangga perekonomian.
"Sehingga perusahaan-perusahaan atau BUMN-BUMN ini menjadi lebih tidak hebat, lebih tidak baik kita ketahui misalnya Bulog pada waktu itu diganti dengan seseorang yang tidak mempunyai track record daripada masalah bulog," tuturnya.
Meski begitu jika terjadi reshuffle jilid II, Politisi Demokrat ini berharap agar pergantian tersebut memperhitungkan sisi kaedah good corporate goverment. Maka dari itu dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi sebagai hak preogratifnya .
"Kalau untuk masalah kementerian, memang semuanya kita serahkan kepada presiden, karena memang kabinet kita adalah kabinet presidensil, semuanya ada di tangan presiden, semuanya kewenangan presiden," pungkasnya.
Baca juga:
PMN ditolak, Menteri Rini diserang hingga disebut jadi beban Jokowi
'Pansus Pelindo rawan intervensi pihak ingin turunkan Menteri Rini'
PDIP sebut program Menteri Rini bikin anggaran pemerintah boros
Politisi PDIP kritik Rini: Emang badan usaha milik nenek moyang!
Penolakan PMN oleh DPR diduga serangan politik ke Menteri Rini