PMN ditolak, Menteri Rini diserang hingga disebut jadi beban Jokowi

Merdeka.com - Rapat paripurna DPR bersama pemerintah akhirnya menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016 menjadi Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2016. Dalam beleid ini, anggaran pemerintah ditetapkan sebesar RP 2.095 triliun untuk tahun depan.

Namun demikian, rencana penyuntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke 25 perusahaan BUMN ditolak DPR. Soal PMN dikembalikan kepada komisi terkait, dan akan dibahas kembali dalam pembahasan APBN Perubahan 2016 mendatang.

Pada awalnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno meminta PMN sebesar Rp 40,42 triliun yang akan diberikan pada 25 BUMN. Sebelum ditolak di sidang paripurna DPR, rencana Rini ini sudah dikoreksi oleh Komisi IV DPR RI. Komisi VI DPR hanya menyetujui 23 BUMN yang dapat PMN dengan nilai total Rp 34,31 triliun.

Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pada akhirnya PMN tidak bisa disalurkan atau dibekukan sampai dengan pembahasan APBN Perubahan 2016 di tahun depan. Ahmadi mengkhawatirkan dana tersebut akan digunakan untuk menutupi kerugian BUMN.

"Alasan PMN dibahas kembali adalah menyesuaikan dana anggaran yang disalurkan ke BUMN itu, sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah. Kemudian besaran anggaran harus dipastikan bukan karena untuk menutupi kerugian dari BUMN atas kegagalan kerja," ujarnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembahasan suntikan modal akan dilakukan ketika pengajuan APBN Perubahan 2016 di tahun depan. Sehingga, menjelang adanya APBN-P maka dana sekitar Rp 40 triliun tidak akan disalurkan kepada perusahaan BUMN tersebut.

"PMN dibekukan, jadi baru nanti akan di bawah ketika APBN perubahan masuk," ungkapnya.

Meski sudah ditolak, Rini Soemarno justru diserang karena meminta PMN terlalu besar. Rini juga dituding tidak transparan soal pengajuan rencana bisnis BUMN.

Berikut ini serangan yang ditunjukkan pada Rini Soemarno soal PMN:

Menteri Rini cuma jadi beban Jokowi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, penolakan penyuntikan modal paa BUMN dilakukan lantaran Menteri BUMN Rini Soemarno dianggap tidak transparan terkait postur anggaran PMN tahun ini. Penolakan ini juga sekaligus, merupakan bentuk teguran secara tidak langsung pada Rini.

"Pesan paling kuat dari Rapat Paripurna adalah teguran keras kepada Menteri BUMN yang kurang transparan terkait PMN dan Rini jadi beban Presiden Jokowi dengan memasukkan PMN yang ditolak DPR," jelas dia.

Menteri Rini boros anggaran

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menyebut Menteri BUMN Rini Soemarno lebih sering meminta tambahan anggaran untuk kepentingan perusahaan-perusahaan di bawah kementeriannya.

Padahal, dia menilai program-program Rini di Kementerian BUMN tidak bermanfaat dan hanya membuat pengeluaran anggaran pemerintah boros.

"Datang ke DPR minta anggaran setelah dikasih ternyata masih kurang. Rini hanya mengurusi ngutang ke luar negeri," jelas dia.

Topik pilihan: Kisah Inspiratif | Berita unik | Travel

Rini disentil soal pengelolaan BUMN

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menyindir Menteri BUMN, Rini Soemarno yang meminta dana Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga mencapai triliunan rupiah. Terlebih, Rini hanya menjelaskan maksud dari permintaan dana yang cukup fantastis itu dalam beberapa lembar kertas.

Rini tidak menjelaskan secara detail dan gamblang mengenai penggunaan dana atau proyek yang akan dikerjakan BUMN.

"Masa mau mendapatkan sekian triliun masa cuma dilampirkan beberapa lembar penjelasan. Ada lima lembar gitu. Emangnya ini badan usaha milik nenek moyang!" kata Hendrawan.

Topik pilihan: Kisah Inspiratif | Berita unik | Travel

Penolakan PMN terkait Pansus Pelindo

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Firman Manan  mensinyalir, Pansus Pelindo akan menjadi bola liar dari proses politik di DPR. Hal itu karena, Pansus tidak lagi murni untuk menyelidiki kasus di Pelindo II namun diarahkan untuk mendiskreditkan seseorang seperti Menteri BUMN Rini Sumarno yang merupakan atasan RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II.

"Pansus sangat rentan diintervensi oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan Rini Soemarno segera meninggalkan jabatannya sebagai Menteri BUMN. Hal ini terlihat saat pansus berlangsung kurang fokus mengungkap permasalahan pokok yang terjadi di Pelindo II," ujarnya.

Topik pilihan: Kisah Inspiratif | Berita unik | Travel

Penolakan PMN serangan politik

Direktur Eksekutif Populi Center Nico Harjanto menilai ditolaknya PMN oleh DPR merupakan bentuk serangan politik kepada Rini.

"Saya kira itu sudah bagian kelanjutan semacam serangan-serangan politik terhadap menteri BUMN," kata Nico.

Nico mengatakan, kejadian serupa pernah terjadi pada saat pembahasan APBN Perubahan. Di mana saat itu ada isu PMN ditolak atau dikurangi.