DPR dinilai ceroboh tangani polemik hak angket KPK

Ray Rangkuti menilai rencana pemangkasan anggaran Polri lantaran menolak menghadirkan Miryam S Haryani dalam rapat Pansus hak angket KPK merupakan sebuah kecerobohan. Bahkan dengan mengesahkan hak angket KPK saja itu dinilai Ray sebagai kesalahan DPR lantaran melawan asprirasi masyarakat dalam upaya pemberantasan koru

2017-06-21 12:11:26

DPR

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai rencana pemangkasan anggaran Polri lantaran menolak menghadirkan Miryam S Haryani dalam rapat Pansus hak angket KPK merupakan sebuah kecerobohan. Bahkan dengan mengesahkan hak angket KPK saja itu dinilai Ray sebagai kesalahan DPR lantaran melawan asprirasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Rencana Pansus KPK akan memboikot pembahasan anggaran Polri karena menolak menghadirkan Miryam S. Haryani merupakan tindakan ceroboh kedua. "Dari temuan lembaga survei, mayoritas warga menolak hak angket ini dilakukan. Mereka melihat hal ini sebagai upaya DPR melemahkan KPK," kata Ray dalam pesan kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (21/6).

Melihat fakta ini, Ray merasa sudah semestinya DPR membatalkan hak angket KPK. dddddSebab kelanjutan hak angket tersebut dianggap sarat akan muatan politis.

Secara politik, lanjut Ray hal angket tak didukung masyarakat. Lalu, secara konstitusi tidak tepat sasaran, dan dasar hukum yang dijadikan sandaran. Apalagi faktanya 120 orang lebih ahli hukum tata negara menyatakan angket KPK ini tidak dapat dibenarkan.

"Lalu atas dasar apalagi angket ini dibuat? Jika merujuk ke UU angket hanya bisa dilakukan jika merupakan kehendak publik akibat adanya dugaan pelanggaran UU oleh pemerintah. Dengan basis dukungan politik dan konstitusi, maka sangat patut baik KPK maupun Polisi untuk menyikapinya secara hati-hati," terang Ray.

Selain permasalahan hukum, hak angket KPK ini juga membuat masyarakat kehilangan simpatinya, termasuk kepada lembaga kepolisian. Sebab saat ini kepolisian tengah giat-giatnya meningkatkan citra positif di masyarakat.

"Keterlibatan mereka dalam proses politik yang jelas disikapi secara negatif oleh mayoritas publik, akan dapat membuat mereka terdesak lagi. Itu sama seperti membuat posisi polisi berhadap-hadapan dengan KPK. Satu hal yabg jelas akan membuat posisi polisi akan sulit di hadapan masyarakat," papar Ray.

Rencana pemangkasan anggaran kepolisian menjadi kecerobohan DPR yang kedua. Sebab tanpa dasar hukum yang jelas dan dinilai melukai masyarakat setelah menggunakan hak angket untuk KPK.

"Menggunakan hak menolak anggaran Polisi karena menolak tugas dari kegiatan DPR yang ceroboh artinya DPR melukai hati masyarakat untuk kedua kalinya. DPR menolak atau menerima anggaran satu intsansi sejatinya sangat tergantung pada soal apakah publik merasa mendapat keuntungan dari sikap itu," kata Ray.

Seharusnya kata Ray, dalam menggunakan hak angket DPR harus mendahulukan asas kepentingan publik bukan secara sepihak. Yakni semara karena kehendak dan keinginan anggota DPR dengan dengan mengabaikan mayoritas kehendak dan kepentingan publik.

"Jelas penggunaan hak dengan cara melawan kehendak masyarakat adalah tindakan ceroboh dan sewenang-wenang," pungkasnya.

(mdk/ang)