DPR Desak Pemerintah Respons Rencana Jepang Buang Limbah Nuklir ke Laut
Jika rencana Jepang tersebut dilakukan, politisi dari PKB tersebut khawatir ikan-ikan dan makhluk hidup lainnya akan tercemar limbah nuklir dan membahayakan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi lingkungan hidup Daniel Johan meminta pihak eksekutif segera merespons dengan tegas terkait rencana Jepang yang akan membuang limbah nuklir ke laut.
"Bahaya ini, harus serius direspons pemerintah dan langsung melayangkan nota protes keberatan," kata Daniel di Jakarta.
Pemerintah Jepang telah menyetujui rencana pembuangan lebih dari satu juta ton air limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke laut. Hal tersebut mendapat kritik keras dari berbagai pihak, bahkan penolakan kalangan nelayan Jepang sendiri.
Sejumlah negara pun mengecam rencana Jepang tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh China dan Korea Selatan.
Jika rencana Jepang tersebut dilakukan, politisi dari PKB tersebut khawatir ikan-ikan dan makhluk hidup lainnya akan tercemar limbah nuklir dan membahayakan masyarakat.
"Nanti ikan-ikan tangkapan sumber pangan yang dikonsumsi bisa tercemar dan membahayakan kesehatan masyarakat," ujar Daniel yang dikutip dari Antara.
Rencana Jepang mendapat dukungan dari IAEA atau Badan Tenaga Atom Internasional yang mengatakan pelepasan tersebut mirip proses pembuangan air limbah dari PLTN di tempat lain di dunia. Air yang mengandung tritium sebenarnya secara rutin dilepaskan dari pembangkit nuklir di seluruh dunia.
PLTN Fukushima Rusak Akibat Gempa
Air itu tidak mengeluarkan energi yang cukup untuk menembus kulit manusia dan dianggap relatif tidak berbahaya.
PLTN Fukushima adalah reaktor nuklir yang mengalami kerusakan akibat gempa dan tsunami pada 2011.
Limbah cair lebih dari satu juta ton tersebut berasal dari air pendingin reaktor, air hujan dan tanah yang merembes setiap hari serta hanya menyisakan tritium, isotop radioaktif hidrogen yang sulit dipisahkan dari air.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tolak Rencana Impor, DPR Sebut Stok Beras Aman Hingga Juni
DPR: Pemerintah Waspada Jebakan Dana Hibah Konservasi Perubahan Iklim dari Luar
Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Lindungi Petani Tembakau
Pemerintah Diminta Batalkan MoU Impor Beras dengan Thailand dan Vietnam
DPR Kecewa Pemerintah Bakal Impor Beras Mendekati Panen Raya
Anggota DPR Minta Pengelolaan Beras Bulog Diaudit di Tengah Polemik Impor