DPR Kecewa Pemerintah Bakal Impor Beras Mendekati Panen Raya

Merdeka.com - Komisi IV DPR RI menyayangkan rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah di tengah persiapan panen raya petani Indonesia. Padahal cadangan beras sebagai bahan pokok masih bisa mencukupi hingga bulan Mei 2021 mendatang.

Wakil Ketua Komisi IV dari Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono mengatakan sebelum diumumkan rencana impor tersebut, Komisi IV DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan cadangan kebutuhan beras sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan stok beras di Bulog mencapai 850 ribu ton .

"Mereka meyakinkan perkiraan produksi ini akan cukup memenuhi kebutuhan kita. Stok Bulog juga 850 ribu ton kalau tidak salah," kata Budi saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Rabu (24/3).

Namun, dalam rapat DPR dengan Kementerian Perdagangan menyatakan stok beras yang dimiliki disebut kurang sehingga membutuhkan impor beras hingga 1 juta ton.

"Jadi kita ini harus bertumpu pada datanya siapa. Makanya data ini harus dikaji ulang," ungkapnya.

Rencana impor beras tersebut pun bersamaan dengan persiapan panen padi petani. Terlebih harga gabah kering menurut data BPS susah turun Rp 1.000. Padahal bagi petani turunnya harga gabah kering ratusan rupiah per kilogram pun sudah memberatkan.

"Harga gabah kering di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lampung turunnya sampai Rp 1.000 per kilo. Turun Rp 100 - Rp 200 saja mereka sudah pusing, apalagi ini sampai Rp 1.000," kata dia.

Tunggu Panen Raya

Seharusnya, bila pemerintah berencana untuk impor beras, sebaiknya menunggu panen raya terlebih dulu. Setelah dilakukan pendataan hasil produksi, barulah membuka keran impor bila stok beras yang ada dinilai tidak mencukupi kebutuhan.

"Makanya saya bilang ke Pak Menteri, bapak harus bela petani, yakinkan presiden sampai Mei ini bisa ada stok," kata dia.

Budi menyebut, mayoritas fraksi di Komisi IV DPR menolak rencana impor beras tersebut. Sebab hal ini tidak sejalan dengan rencana pemerintah untuk mendorong Indonesia kembali swasembada pangan.

"Makanya kita, Komisi IV menolak rencana itu karena ini melukai hati para petani dan kontradiktif dengan rencana yang mau bangun sektor pertanian," kata dia.