DPR bangun gedung baru, BURT akan undang Menkeu dan Menteri PUPR

2017-08-14 20:48:00

DPR

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing berencana mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melihat secara langsung kondisi gedung DPR. Rencana ini menyusul wacana pembangunan gedung baru dengan menggunakan anggaran tahun 2018.

Menurutnya, pembangunan gedung DPR merupakan kebutuhan. Mengingat, kondisi gedung DPR tak cukup menampung 560 anggota plus staf dan tenaga ahli mereka. Anton menjelaskan, tiap ruangan kerja dewan diisi oleh 8 orang yakni 1 orang anggota DPR, 2 tenaga ahli dan 5 staf ahli.

Jika dikalkulasi, dari total 560 anggota dewan plus tenaga dan staf ahli maka gedung DPR saat ini menampung 4480 orang. Sementara, dia mengklaim gedung DPR sekarang kapasitas maksimalnya hanya 800 orang.

"Bila perlu menteri keuangan saya undang, menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedungnya langsung. Jadi saya rasa ini realitas kebutuhan," kata Anton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).

Untuk membangun gedung baru, kata Anton, DPR mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 500 miliar. Anggaran sekitar Rp 500 miliar itu masuk dalam total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun dari Rp 7,2 triliun yang diusulkan DPR.

"Anggaran itu kan bertahap yang sudah didapat Rp 5,7 triliun kemarin itu sudah ada Rp 500 miliar untuk anggaran," jelasnya.

Anton membandingkan, kondisi ruang kerja anggota DPR saat ini dengan ruang kerja camat atau Kapolsek di daerah-daerah. Menurutnya, ruang kerja camat dan Kapolsek lebih bagus ketimbang ruangan anggota DPR.

"Saya baru pulang dari dapil, kantor camat saja kamar mandinya di dalam. Kamarnya luas, pegawainya di luar sama. Ini masa lembaga tinggi negara," terangnya.

Selain membangun gedung baru, DPR juga mewacanakan untuk membangun alun-alun demokrasi, perpustakaan hingga museum parlemen.

Lebih lanjut, Anton mengungkapkan DPR akan mengajukan pembangunan apartemen bagi anggota DPR. Dia menganggap dibangunnya apartemen dimaksudkan agar anggota DPR tidak lagi harus tinggal jauh dari Gedung Parlemen.

Dia mewacanakan pembangunan apartemen itu akan dikerjakan oleh pemerintah dengan Kesetjenan DPR dengan memakai anggaran negara bukan swasta.

"Kita lihat nanti harus ada dong. Sudah aku bilang rumah DPR itu jauh ya enggak? Sudah tidak memadai lebih bagus lebih dekat. Tapi itu nanti seluruh pembahasan anggaran," tandasnya.

Meski demikian, Anton menambahkan pembahasan RAPBN 2018 baru akan dilakukan setelah pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus 2017. Setelah dibacakan, hasil rapat akan dibawa ke komisi-komisi kemudian dibahas kembali melalui Banggar dan Pemerintah.

"Nanti kan nota keuangan baru disampaikan tanggal 16. Ya enggak? Abis itu nanti DPR komisi akan kerja dengan mitra masing-masing. Sebelumnya dibahas di komisi V baru Banggar dengan Pemerintah rapat selesai rapat baru diundangkan UU APBN tahun 2018," pungkasnya.

(mdk/bal)